Tautoto Tana Ranggina, Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, mengungkapkan fakta mengejutkan dari data yang disampaikannya bahwa terdapat tunggakan pajak kendaraan mencapai sekitar 16 miliar rupiah yang diketahui milik PT Vale Indonesia Tbk. I Energy Luwu Timur. Hal tersebut diungkapkannya hari Selasa, 18 Oktober 2016.

“Mereka menunggak sekitar Rp 16 miliar,” ucap Tautoto. Menurutnya, perusahaan tambang Nikel itu memiliki 166 kendaraan yang tidak mempunyai Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Bahkan terdapat 50 kendaraan dari jumlah tersebut yang sudah tidak dapat diidentifikasi serta diproses lagi, menyebabkan pihaknya terpaksa hanya mengejar sisa yang 116 kendaraan.

Tunggakan Pajak PT Vale Sulawesi Selatan Mencapai 16M

Tunggakan Pajak Kendaraan PT Vale Sulawesi Selatan

Untungnya saat pihak Tautoto mengadakan pertemuan sampai tiga kali secara langsung oleh PT Vale, perusahaan berskala Internasional tersebut menyanggupi dan siap untuk membayar tunggakan pajak yang dimaksud. “Tim kami sudah turun dan mereka punya itikad untuk melunasi itu,” ujarnya.

Di sisi lain, Bayu Aji sebagai Senior Manager Communications PT Vale Indonesia Tbk I Energy telah mengonfirmasi kebenaran data tunggakan pajak yang mencapai belasan miliar tersebut. Saat ini juga masih dilakukan klarifikasi maupun penghitungan pajak oleh pihak perusahaan. Namun, menurut Bayu seharusnya penghitungan pajak itu sudah dimulai ketika amendemen kontrak karya pada tanggal 17 Oktober 2014 lalu yang menyebabkan nilainya tidak akan sebesar itu (16 miliar rupiah).

Selain itu, menurut Bayu, pihak perusahaan selalu berpedoman pada aturan-aturan yang berlaku termasuk soal kendaraan bermotor. Misalnya saja, dia juga menjelaskan bahwa PT Vale telah membayar berbagai macam bea dan pajak untuk kendaraan operasional. Bayu juga menjelaskan bahwa menurutnya hal itu disebabkan adanya perubahan dari aturan kontrak karya dimana aturan lama yang berlaku tidak mensyaratkan kendaraan operasional tambang harus diregistrasi.

Lebih lanjut, terdapat kendala dari pihak perusahaan mengenai ketersediaan dokumen lama sebagai syarat registrasi kendaraan. Padahal proses pengurusan yang telah berlangsung semenjak awal tahun 2014 itu bertujuan untuk antisipasi jika ada perubahan dalam kontrak karya yang ditandatangani pada tanggal 17 Oktober 2014.

Perusahaan masih memiliki niat baik untuk menyelesaikan tunggakan pajak itu secepatnya. Bayu juga mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan berbagai pihak yang berwenang untuk menyelesaikan perkara ini.

Sumber: nasional.tempo.co


Category: Berita pajak

Tags: , , , ,