“Tax Amnesty” Jilid 2, Adu Cepat antara WP dengan Petugas Pajak

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengaku telah mengantongi daftar harta para wajib pajak (WP) yang belum dilaporkan ke dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) atau Surat Penyertaan Harta (SPH).

Ditjen Pajak mengimbau agar para WP yang merasa belum melaporkan hartanya agar segera dilaporkan. Sebab pada saat bersamaan, petugas Ditjen Pajak sedang menyelidiki dan akan menindak secara langsung bagi WP yang ketahuan belum melaporkan hartanya.

Sebelumnya, Ditjen Pajak berjanji bakal membebaskan sanksi denda kepada WP yang mengikuti program pengampunan pajak (tax amnesty) maupun yang tidak, dengan syarat segera melapor harta yang belum dilaporkan ke petugas pajak.

Akan tetapi, kebijakan bebas denda tersebut tidak akan berlaku ketika petugas pajak terlebih dahulu menemukan harta yang belum dilaporkan oleh WP.

“(Kebijakan bebas denda) tidak dibatasi waktunya, tapi kami tetap berjalan dengan PP Nomor 36 Tahun 2017. Cepat-cepatan saja, sekarang pemeriksaan sedang berjalan, banyak data (wajib pajak) yang sedang kami validasi,” ujar Hestu Yoga Saksama selaku Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen PajakSenin (20/11/2017).

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2017 mengatur tentang pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan tertentu berupa harta bersih yang diperlakukan atau dianggap sebagai penghasilan.

Aturan diatas juga sebagai turunan dari Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty.

PP itu berlaku atas harta bersih yang belum diungkap bagi WP peserta tax amnesty dan berlaku atas harta bersih yang belum dilaporkan WP di luar peserta tax amnesty dalam laporan SPH dan SPT.

Maka dari itu, Yoga mengimbau agar WP bisa sesegera mungkin melapor dan memanfaatkan fasilitas bebas denda pajak tersebut.

Berdasarkan PP 36/2017, pengenaan pajak atas harta bersih bersifat final, sehingga tidak dapat dijadikan uang muka pajak terhadap keseluruhan utang pajak. Untuk WP badan atau perusahaan akan dikenakan tarif sebesar 25 persen, sementara tarif untuk WP orang pribadi dikenakan tarif sebesar 30 persen.

Sedangkan untuk tarif WP dengan penghasilan bruto tertentu dikenakan sebesar 12,5 persen. Hitungan itu ditambah dengan denda pajak sebesar 200 persen dari tambahan penghasilan untuk peserta tax amnesty dan denda 2 persen dikali 24 bulan untuk WP di luar tax amnesty.

Sumber: kompas.com


Category: Berita pajak

Tags: , , ,