Strategi Pajak Membingungkan Pengusaha

Rencana Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mendongkrak penerimaan pajak di akhir tahun 2017 ini kembali menimbulkan kebingungan bagi kalangan pengusaha. Pasalnya, salah satu strategi yang membingungkan para pebisnis tersebut yakni reancana pengaturan ulang atau dinamisasi pembayaran angsuran pajak penghasilan (PPh) pasal 25.

Strategi tersebut menyasar PPh badan maupun perorangan yang menjalankan usaha. Dengan cara itu, DJP akan mendekati para Wajib Pajak (WP) agar mau membayar angsuran PPh pasal 25 lebih besar. Dengan kata lain, WP yang akan didekati DJP merupakan perusahaan besar yang memperoleh pendapatan dan laba besar pada tahun ini.

Dengan langkah tersebut, DJP optimis akan meningkatkan setoran pajak dan memperbesar penerimaan negara. Lagi pula, pendapatan sejumlah emiten besar yang naik pada tahun ini.

Sekilas memang praktiknya mirip ijon setoran pajak. Akan tetapi DJP mengklaimnya berbeda. Dinamisasi hanya mengatur ulang besaran angsuran PPh pasal 25 yang harus dibayar WP setiap bulan. Sedangkan ijon pajak tidak mengenal jenis pajaknya.

Yon Arsal selaku Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan DJP menjelaskan bahwa atur ulang atau dinamisasi bisa dilakukan jika dalam tahun pajak berjalan, usaha WP meningkat. Sementara taksiran PPh terutang untuk tahun pajak tersebut di atas 150% dari dasar penghitungan PPh Pasal 25 yang sudah ada.

“Dasar hukumnya Keputusan Dirjen Pajak Nomor 537/2000 tentang penghitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan dalam hal-hal tertentu,” ujarnya kepada KONTAN, Kamis (16/11).

Besarnya PPh Pasal 25 untuk bulan-bulan tersisa dari tahun pajak, harus dihitung kembali oleh WP atau Kepala Kantor Pajak. Pasalnya, laba perusahaan bisa meningkat karena kondisi tertentu.

Jika dalam tahun pajak berjalan terjadi penurunan omzet, WP Badan dapat mengajukan permohonan pengurangan PPh Pasal 25. Namun jika kondisi yang terjadi adalah laba WP dalam tahun pajak berjalan bertambah besar, besarnya angsuran nilai PPh Pasal 25 dapat dihitung kembali supaya bisa mencerminkan kondisi sebenarnya.

Ajib Hamdani selaku Ketua Hipmi Tax Center berharap adanya kejelasan lebih lanjut terkait ini, sebab sudah akhir tahun begini. “Memang bisa diubah dengan beberapa kondisi,” katanya.

Rosan P Roeslani selaku Ketua Umum Kadin Indonesia juga mengatakan bahwa dinamisasi terjadi jika perusahaan untung. “Saya belum liat aturannya, jadi belum bisa berkomentar,” ujarnya.

Sumber: Harian Kontan


Category: Berita pajak

Tags: , , , ,