Sri Mulyani: Korupsi di DJP Bukan Sistemik

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, menilai bahwa komitmen dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam memerangi praktik korupsi di instansinya semakin membaik. Korupsi di DJP tidak bersifat sistemik, melainkan bersifat individual.

Dalam Peringatan Hari Anti Korupsi Internasional di kantor pusat DJP, Sri Mulyani mengakui bahwa DJP saat ini sudah naik kelas dalam hal pemberantasan korupsi. Dari peringkat 1 sampai 10, Sri Mulyani memberikan peringkat 7 kepada DJP dalam hal pemberantasan korupsi.

“Kenapa saya bilang 7, karena korupsinya tidak sistemik. Beda sekali, kalau sistemik, sistemnya membolehkan, bahkan menyuburkan korupsi. Ini sudah tidak ada di DJP, saya merasa bangga,” ujar Sri Mulyani di kantor pusat DJP, Jakarta, Rabu (06/12/2017).

Dengan kata lain, Sri Mulyani melanjutkan, tidak ada suatu sistemik korupsi yang memang sudah didesain dan dilakukan. Sehingga, menurut Sri Mulyani, yang terjadi adalah korupsi yang bersifat individual sporadis.

“Jadi korupsi yang sifatnya individual sporadis, dan sifatnya begini lebih bisa ditangani. Tapi kan kata pepatah, karena nila setitik rusak susu sebelanga. Jadi walaupun DJP sporadis, tapi kalau ada korupsi sangat sulit dibersihkan,” jelasnya.

Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mencontohkan kasus dugaan suap pajak yang menyeret nama Gayus Tambunan. Bahkan, kasus tersebut terus diingat masyarakat hingga saat ini.

“Tidak perlu 10 kasus, cuma butuh satu kasus saja seperti Gayus itu diingat terus. Bahkan itu sudah menjadi kosakata korupsi, jangan menjadi Gayus atau berapa Gayus masih ada di DJP,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Sri Mulyani meminta kepada DJP agar terus mengevaluasi berbagai hal yang belum tercapai untuk mewujudkan DJP sebagai institusi yang terbaik dan bersih dari kata korupsi. Hal itu dikarenakan, hampir 85 persen penerimaan negara berasal dari DJP atau penerimaan pajak.

“Saya anggap DJP masih perlu memperbaiki posisi mereka dari persepsi bahwa DJP merupakan institusi yang sangat anti terhadap korupsi dan itu harus radikal. Tidak toleran dengan korupsi,” tegas Sri Mulyani.

Sumber: liputan6.com


Category: Berita pajak

Tags: , , , ,