Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, penerimaan pajak di Indonesia masih tergolong rendah karena adanya aturan pajak yang terlalu rumit. Hal itu diungkapkannya saat mengisi acara di seminar Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) UGM yang bertajuk “What Motivates Tax Compliance?”.

“Regulasi perpajakan yang rumit menjadi salah satu penyebab rendahnya kepatuhan pajak masyarakat,” ucap Sri Mulyani gamblang. Dari perkataan tersebut, terungkap pula bahwa realisasi pungutan pajak dalam beberapa tahun terakhir masih belum dapat memenuhi target dan rupanya peraturan pajak yang terlalu berabe menjadi pemicunya.

“Penerimaan pajak kita dalam beberapa tahun terakhir jauh di bawah target. Kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan hartanya masih rendah sehingga membuat rasio pajak menjadi kecil,” ungkap ibu menteri. Bahkan dikatakan pula bahwa rasio pajak tersebut masih lebih rendah jika dibandingkan dengan Negara-negara lain.

Sri Mulyani Akui Penerimaan Pajak di Indonesia Rendah Karena Aturan Pajak yang Berabe

Sri Mulyani Akui Penerimaan Pajak di Indonesia Rendah Karena Aturan Pajak yang Berabe

Karena hal tersebut, pihak pemerintah berupaya untuk mengadakan amandemen RUU Undang-undang Perpajakan (KUP) dan RUU Pajak Penghasilan (Pph). Harapannya, dari regulasi yang sudah tidak begitu kompleks, kepatuhan masyarakat (WP) dalam memenuhi kewajiban membayar pajak juga semakin meningkat.

Tidak hanya itu, pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJB) juga didorong untuk melakukan perbaikan dari sisi administrasi pajak. Caranya adalah dengan membangun sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dalam hal integritas serta keprofesionalan dalam pelayanan pajak. Contohnya adalah kemudahan akses informasi tentang perpajakan, kemudahan pembayaran, serta pelaporan.

“Misalnya saja pembayaran, pelaporan, dan akses informasi perpajakan bisa dilakukan dengan basis teknologi informasi,” tegas Sri Mulyani.

Dari semua hal yang telah diungkapkannya, sudah jelas bahwa pemerintah sedang sangat berupaya agar kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak dapat meningkat. Dan hal tersebut juga didukung dengan aturan perpajakan yang tak menyulitkan atau membuat repot masyarakat ketika ingin membayar pajak.

Saat ini, target penerimaan pajak adalah sebesar 1.495,9 triliun rupiah menurut RAPBN 2017, dimana sebagian besar berasal dari pajak non-migas. Kepatuhan masyarakat dalam membayar serta melaporkan pajak diharapkan dapat tercipta dengan lebih baik lagi untuk mencapai target yang dikehendaki.

Source: cnnindonesia.com, detik.com


Category: Berita pajak

Tags: , , , ,