Pemerintah akhirnya mulai bertekad untuk melaksanakan pungutan pajak bagi para pengguna Instagram seperti Selebgram, termasuk Youtubers dan pengguna online shop. Hal tersebut juga telah disampaikan oleh Kepala KPP Pratama Bogor, Mamik Eko Soesanto, beberapa waktu lalu di Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Jalan Djuanda, Kota Bogor.

“Siapa pun itu, mau selebgram, youtubers, online shop, memang sudah semestinya dikenakan pajak,” terangnya, Senin (17/10/2016). Beliau mengatakan bahwa Selebgram, Youtubers, dan pengguna toko online juga termasuk Wajib Pajak (WP) biasa yang selayaknya dikenai pajak apabila penghasilan di atas PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) menurut peraturan undang-undang.

“Jadi intinya, kalau pendapatan mereka di atas 4,5 juta rupiah sesuai dengan PTKP, akan kena pajak,” ucap Mamik.

Beginilah skema pungutan pajak untuk para Selebgram dan Youtubers

Dari produk-produk yang diiklankan dan dijual oleh para selebriti Instagram maupun Youtubers, mereka semua mendapatkan penghasilan yang berhasil diraup dan hal tersebut menurut pemerintah telah masuk ke dalam kategori ‘Objek Pajak’. Belum lagi para selebriti tanah air yang kerap mendapatkan endorse dari berbagai macam produk-produk terkenal, dengan kata lain mereka menjadi penyedia jasa bagi produk-produk yang dipromosikan.

Pungutan Pajak Bagi Youtubers, Instagram, dan Toko Online

Pungutan Pajak Bagi Youtubers, Instagram, dan Toko Online

Saat ini, pemerintah mengakui tengah berusaha untuk membidik kewajiban membayar pajak bagi para Selebgram, Youtubers, dan pengguna toko online. Yon Arsal, Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Pajak dari Direktorat Jenderal Pajak di Kementerian Keuangan pun juga menuturkan skema pungutan pajak bagi para pengguna media sosial (medsos) tersebut.

Pertama adalah apabila mereka mendapatkan penghasilan langsung dari perusahaan, maka pemungutan pajak akan dilakukan melalui pemotongan langsung PPh (Pajak Penghasilan) dari pihak perusahaan yang telah memberikan jasa itu. “Karena penghasilan mereka pada dasarnya penghasilan dari jasa. Maka dipotong oleh perusahaan,” kata Yon pada hari Selasa (18 Oktober 2016).

Kedua, apabila ternyata penghasilan didapatkan dari sumber yang lain, maka WP wajib melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) sendiri sepanjang total penghasilan tersebut sudah melampaui batas PTKP.

Dari skema tersebut dan adanya program Tax Amnesty, sudah jelas bahwa pemerintah sedang gencar-gencarnya melakukan pungutan pajak bagi warga Indonesia. Dan rencana pemungutan bagi pemakai medsos ini, mungkin hanyalah salah satu dari program-program pemerintah lainnya yang akan ditargetkan.

Sumber: jogja.tribunnews.com; viva.co.id


Category: Berita pajak , News

Tags: , , , , ,