Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) menyasar para mitra Gojek Indonesia khususnya pelaku usaha kecil menengah (UKM) untuk dapat memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Hal tersebut sejalan dengan niatan PT Gojek Indonesia sebagai agen pajak atau application service provider (ASP) di Indonesia.

Direktur Peraturan Perpajakan I Ditjen Pajak Arif Yanuar menyatakan bahwa untuk pembuatan NPWP bagi mitra Gojek dalam hal ini dikhususkan para pelaku usaha UKM bisa dilakukan melalui aplikasi Gojek yang sudah terhubung dengan e-registration milik Ditjen Pajak.

“Jadi kalau orang mau misalnya saya punya restoran mau menjadi mitra Gojek, itu kan registrasinya menunjukkan foto, KTP, nanti ada pilihan sudah punya NPWP atau belum, kalau belum nanti akan masuk ke e-registration,” kata Arif saat Media Gathering di Manado.

Syarat untuk memiliki NPWP dari aplikasi Gojek ini juga hanya KTP dan NIK yang tervalidasi oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil). Apabila nantinya terdapat mitra yang NIK tidak tervalidasi maka Gojek harus mengkoreksinya.

“Jadi ini untuk yang sudah jadi mitra (Gojek) tapi belum punya NPWP juga bisa, kalau belum silahkan daftar, karena ini untuk kepatuhan. Jadi masalah kemudahan perpajakan,” jelas dia.

Arif memastikan bahwa pihak Gojek Indonesia juga tidak dapat mengetahui mengenai  data-data pajak para mitranya meskipun bisa membuat NPWP dari aplikasinya. Menurut Arif, aplikasi Gojek hanya sebagai kepanjangan tangan karena jika sudah registrasi sepenuhnya di bawah kendali otoritas pajak.

“Di kita kan ada juga ASP, karena pada saat dilakukan itu, dia itu seperti mediator, jadi dia enggak bisa buka, itu di IT-nya,” jelas dia.

Sampai saat ini, kata Arif, Gojek masih belum menjadi agen pajak atau perusahaan ASP. Namun, setelah benar-benar terealisasi pembuatan NPWP bagi para mitranya tidak menutup kemungkinan menjadi agen pajak.

“Ya mungkin ke depan sudah bisa jadi ASP, sekarang belum, agen pajak juga belum, intinya ke situ. Aplikasi dia mampu,” tukas dia.

Diketahui, munculnya wacana ini ketika CEO Gojek Indonesia Nadiem Makarim menemui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Kementerian Keuangan. Pertemuan yang membahas mengenai perkembangan teknologi ini berakhir dengan diberikannya persetujuan kepada Gojek untuk melayani pembuatan NPWP.

Sumber: detikFinance


Category: Berita pajak

Tags: , , ,