Realisasi Pajak pada 2017 Diprediksi Membaik

Hingga akhir tahun 2017 ini, realisasi penerimaan pajak diperkirakan bakal lebih baik dibandingkan capaian periode sebelumnya. Dengan catatan, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di bawah kepemimpinan baru mampu mengoptimalkan upaya intensifikasi di sisa waktu tahun ini.

Anggota Komisi XI DPR RI Mukhammad Misbakhun memperkirakan pencapaian target pajak hingga akhir tahun 2017 ini hanya akan terealisasi sekitar 90 persen.

“Saya perkirakan pencapaian pajak 90 persen itu sudah bagus, karena pencapaian sampai akhir November 2017 baru sekitar 80 persen,” ujar Misbakhun saat menjadi pembicara pada Forum Olimpiade Pajak Pasca Tax Amnesty seperti dikutip melalui siaran persnya di Jakarta, Kamis (07/12/2017).

Asumsi tersebut lebih baik dibandingkan capaian penerimaan pajak pada tahun2016 sebesar 81,54 persen dari target di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) sebesar 1.355 triliun.

Namun, bebeapa pihak menyangsikan prediksi Misbakhun tersebut. Hal itu dikarenakan, berdasarkan data DJP, realisasi penerimaan pajak hingga November 2017 baru mencapai 1.148 triliun rupiah atau sekitar 78 persen dari target APBN-P 2017 sebesar 1.472 triliun rupiah.

Meski demikian, menurutnya, Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak yang baru yakni Robert Pakpahan harus melakukan eksekusi-eksekusi atas putusan akhir yang sudah dilakukan pendahulunya.

Lebih lanjut Misbakhun mengharapkan agar Dirjen Pajak dan jajaran terus memonitor dan mengeksekusi wajib pajak dan korporasi yang belum membayar pajaknya di akhir tahun. “Biasanya banyak kewajiban di akhir tahun yang harus diselesaikan,” terangnya.

Terkait kewajiban yang harus dibayarkan, dirinya mencontohkan, Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang jatuh tempo pada bulan Oktober-November yang dibayar di Desember.

Ia memperkirakan, meskipun realisasi target pajak sangat sulit mencapai 100 persen, tapi capaian hingga 90 persen sudah merupakan angka yang aman.

Mengenai Pertukaran Informasi secara Otomatis  (Automatic Exchange of Information/AEoI), menurutnya, ada dua keinginan Pemerintah yakni melakukan penukaran data nasabah perbankan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri serta kewajiban untuk menyerahkan data orang asing yang mempunyai rekening di Indonesia pada negara masing-masing.

Pada saat yang sama, Misbakhun mengatakan bahwa DJP memperoleh hak untuk mendapatkan data di beberapa bidang perbankan, meliputi perbankan syariah, pasar modal, bursa berjangka, dan asuransi. Menurutnya, data-data informasi keuangan ini penting untuk meningkatkan penerimaan pajak, apakah orang yang mempunyai dan melapor surat pemberitahuan (SPT) pajak sudah benar.

Sumber : koran-jakarta.com


Category: Berita pajak

Tags: , , ,