Produsen Baja Ringan Keluhkan Kebijakan Bea Masuk Impor Bahan Baku

Produsen baja ringan yang tergabung dalam tiga asosiasi, yakni Asosiasi Roll Former Indonesia (ARFI), Asosiasi Produsen Baja Ringan Indonesia (APBRI) dan Asosiasi Baja Ringan dan Atap Ringan Indonesia (ASBARINDO) meminta kepada pemerintah agar bisa meninjau ulang rencana penetapan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap produk bahan baku Baja Lapis Aluminium Seng (BJLAS) Warna sebesar 49 persen dari  Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan sebesar 18 persen dari Vietnam.

Kebijakan tersebut merupakan hasil penyelidikan oleh Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) berdasarkan permohonan PT NS Blue Scope Indonesia.

Ketua ARFI, Novia Budiman mengungkapkan bahwa kebijakan itu akan menaikkan harga impor BJLAS Warna, sehingga produsen atap metal dan baja ringan harus membeli BJLAS Warna dari industri dalam negeri yang nyatanya masih sangat jauh untuk memenuhi kebutuhan produsen.

“Kapasitas produksi BJLAS Warna dalam negeri hanya sebesar 150.000 ton per-tahun, sementara tingkat konsumsi BJLAS Warna rata-rata 350.000 ton per- tahun. Akan terjadi keterbatasan pasokan yang akibatnya banyak produsen atap metal akan tutup karena kekurangan pasokan bahan baku,” ujarya, Rabu (6/12/2017).

Ketua ASBARINDO, Dwi Sudaryono mengatakan bahwa dengan adanya kebijakan bea masuk anti dumping tersebut, secara langsung nantinya bakal mengganggu industri hilir baja dalam negeri yang berupa produksi atap metal dan baja ringan. Dengan kebijiakan itu tentu saja akan berimbas terhadap pasokan bahan baku pada sektor konstruksi dan properti.

“Padahal pemerintah sedang gencar menggalakkan kedua sektor tersebut, baik untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur maupun menggenjot program pembangunan ‘Sejuta Rumah’ yang digaungkan Presiden Joko Widodo. Jika ini terjadi, imbasnya program pro rakyat Presiden Jokowi akan terganggu,” ujar Dwi.

Sedangkan, Ketua APBRI, Benny Lau meminta agar pemerintah mengkaji kembali penetapan bea masuk anti dumping tersebut. Maraknya impor, selain keterbatasan pasokan dalam negeri, juga dikarenakan selisih harga yang jauh antara bahan baku baja lokal dan impor.

“Jika pemerintah komit memperhatikan industri hilir baja dalam negeri, pemerintah harus mengkaji kembali kebijakan ini. Harga bahan baku lokal tidak kompetitif, kalau ini dipaksakan, produsen atap metal dan baja ringan akan kesulitan mendapat bahan baku. Nantinya tidak hanya program Sejuta Rumah saja yang terganggu, tapi pelaku usaha industri hilir baja ringan bisa tutup dan menjadi permasalahan baru bagi pemerintah,” papar Benny.

Sumber : merdeka.com


Category: Ekspor Impor

Tags: , , ,