Pro Kontra Kehadiran Wisata Online

Selain aplikasi transportasi online, saat ini aplikasi wisata online juga sudah menjamur di Tanah Air. Seperti halnya aplikasi tansportasi online, aplikasi wisata online juga ternyata banyak menuai kontroversi.

Wakil Ketua Umum BPP Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Rainier H Daulay menilai, tidak memungkiri kehadiran aplikasi wisata online itu turut membantu bisnis industri pariwisata di Indonesia, seperti hotel dan restoran. Rainer mengambil contoh situs wisata online semacam, Traveloka, Booking.com dan sejenisnya.

Pihaknya juga tidak mempersoalkan situs wisata online tersebut asalkan punya status hukum dan identitas perusahaan yang jelas. Akan tetapi, dirinya mulai khawatir dengan keberadaan Airbnb yang saat ini tengah naik daun.

Apalagi situs tersebut khusus menawarkan sewa tempat untuk menginap laiknya hotel. “Airbnb tidak punya kantor disini, sedangkan untuk bangun hotel butuh 40 izin dan membayar sembilan jenis pajak termasuk PBB,” ujarnya, Rabu (29/11/2017).

Rainer berharap pemerintah bisa mengatur keberadaan Airbnb di Tanah Air. Hal itu harus dilakukan agar pemerintah punya gambaran jelas soal mengejar target pelancong asing sebanyak 20 juta pada 2019 nanti.

Sementara itu, Kepala Biro Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Noor Iza belum bisa memastikan apakah bakal memblokir platform booking online seperti Airbnb atau lainnya. “Yang pasti kami akan siap bila perlu penataan,” ujarnya.

Pengamat teknologi informasi, Ruby Alamsyah menuturkan, kehadiran platform pemesanan wisata online lantaran ada dua faktor penyebab. Pertama, adanya celah bisnis untuk membandingkan paket wisata yang mahal dan murah. Kedua, belum ada regulasi yang mengatur soal bisnis wisata online.

Pihak Airbnb akhirnya angkat bicara. Head of Public Policy, Southeas Asia Airbnb, Mich Goh menegaskan bahwa dalam berbisnis pihaknya mengikuti aturan yang berlaku di setiap negara. Termasuk dalam hal pajak. Adapun Airbnb membayar pajak berdasarkan dari laba perusahaan. “Kami mengikuti peraturan yang berlaku,” tegasnya.

Namun, Mich Goh tidak menjelaskan secara rinci apakah pihaknya sudah membayar pajak ke pemerintah Indonesia atau belum. Menurutnya, kehadiran Airbnb memberi manfaat bagi para mitra di Tanah Air.

Saat ini tercatat ada sebanyak 43.700 akomodasi lokal yang terdaftar di Airbnb. Tahun lalu, total transaksi di Airbnb Indonesia telah mencapai US$ 84,6 juta atau setara Rp 1,15 triliun. Artinya, rata-rata tuan rumah Airbnb Indonesia mendapat uang US$ 2.000 per tahun.

Sumber: kontan.co.id


Category: Berita Bisnis , Berita pajak

Tags: , ,