Kementerian Keuangan tengah memfinalkan peraturan menteri keuangan (PMK) terkait pembebasan pajak penghasilan (PPh) harta berupa tanah dan bangunan dalam rangka peralihan nama.

Aturan yang sebelumnya diatur dalam PMK Nomor 118 Tahun 2016 tentang pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak.

Dalam revisi PMK ini ditegaskan bahwa untuk keperluan balik nama atas harta berupa tanah dan atau bangunan yang dibebaskan dari pengenaan PPh, wajib pajak khususnya para peserta tax amnesty dapat menyampaikan foto kopi surat keterangan pengampunan pajak sebagai bukti pembebasan PPh kepada pejabat pembuat akta tanah (PPAT).

Jadi, para peserta tax amnesty tidak lagi mengurus Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Final terlebih dahulu dalam memproses pembalikan nama harta berupa tanah dan bangunan yang telah dideklarasikan.

Lantas apakah ini fasilitas pengampunan jilid II bagi orang-orang kaya RI?

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Hestu Yoga Saksama mengatakan, fasilitas pembebasan PPh Final ini bukan pengempunan jilid kedua II.

“Karena ini berbeda dengan tax amnesty, tarifnya beda dengan tax amnesty, fasilitas dalam tax amnesty kan enggak diberikan lagi,” kata Hestu.

Hestu memastikan, pembebasan PPh Final dalam rangka balik nama atas harta berupa tanah dan bangunan juga hanya berlaku hanya pada harta yang dideklarasikan pada saat program tax amnesty berlangsung.

“Fasilitas tax amnesty enggak berlaku pada PMK ini,” jelas dia.

Menurut Hestu, para wajib pajak khususnya peserta tax amnesty juga tidak langsung aman dari pantauan Ditjen Pajak, apalagi bagi mereka yang ketahuan terdapat harta yang belum dideklarasikan.

Bagi harta yang belum dideklarasikan nantinya akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Itu kan kalau yang diikutkan TA, kalau sudah ikut TA terus deklarasi ada rumah lagi, nanti balik nama kena PP 36 plus PPh Final kalau balik nama,” tutup dia.

Lalu bagaimana proses untuk mendapatkan fasilitas tersebut ?

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak, Hestu Yoga Saksama mengatakan, prosedur untuk mendapatkan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Final harus diurus terlebih dahulu sebelum mengurus pembalikan nama di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Proseduralnya biasa saja sih, mengajukan permohonan SKB PPh ke KPP terdaftar, nah memang persyaratan formatnya itu harus dilengkapi dengan fotokopi surat keterangan, SPT PPh tahun 2015, kemudian fotokopi akta jual beli hibah, kemudian ada surat pernyataan surat kepemilikan harta yang dari nominee itu, yang dilegalisir oleh notaris,” kata Hestu.

Syarat untuk pengurusan SKB PPh Final dalam rangka balik nama harta berupa tanah dan bangunan diatur dalam PMK Nomor 118 Tahun 2016 yang tengah direvisi dan akan diterbitkan beleid baru dalam waktu dekat.

Dengan PMK yang baru, kata Hestu, prosedur untuk mendapatkan fasilitas bebas PPh final pada saat proses balik nama harta berupa tanah dan bangunan ini bisa dilakukan cukup dengan membawa surat keterangan (SKET) pengampunan pajak.

“Iya enggak perlu (ke KPP), karena balik nama itu kan adanya di Kantor BPN, nah jadi sekarang tidak disyaratkan adanya SKB dulu, langsung saja datang ke BPN bawa SKET (Surat Keterangan Pengampunan Pajak),” tambah dia.

Meski demikian, Hestu mengungkapkan, bagi wajib pajak khusus peserta tax amnesty yang ingin mendapatkan fasilitas bebas PPh Final pada saat balik nama tanah dan bangunan menggunakan cara yang diatur oleh PMK 118/2016 juga tetap dilayani.

“Sebenarnya perubahan PMK ini simple sih, kalau yang PMK 118 disyaratkan ada SKB untuk balik nama, di PMK baru ini enggak perlu SKB,” tukas dia.

Diketahui, dari seluruh peserta tax amnesty diproyeksi terdapat 151 ribu WP yang akan menikmati fasilitas bebas PPh Final. Namun, hingga saat ini baru 34 ribu atau 23% yang telah mengurus fasilitas tersebut.

Dari 34 ribu, setidaknya 80% telah berhasil mendapatkan fasilitas tersebut, sedangkan 20% sisanya ditolak lantaran berbagai penyebab. Mulai dari formal administrasinya, perbedaan data, harta yang diproses tidak sesuai dengan yang dideklarasikan, developer dan lainnya.

Sumber: detikFinance


Category: Berita pajak

Tags: , , , ,