Pertengahan November, Realisasi Pajak Tembus 70 Persen

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan bahwa realisasi penerimaan pajak hingga pertengahan bulan November ini sudah menembus angka 70 persen atau sekitar sekitar Rp898,52 triliun dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2017 sebesar Rp1.283,6 triliun.

Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Pajak DJP Yon Arsal mengungkapkan bahwa pihaknya belum bisa mengatakan angka pasti dari realisasi pajak tersebut. Yon Arsal juga tidak mau memperkirakan realisasi penerimaan pajak hingga akhir tahun. Meski begitu, ia yakin pihaknya dapat mengumpulkan penerimaan pajak mendekati target akhir tahun.

“Sampai pertengahan November sudah 70 persen. Hingga akhir tahun nanti kami akan memaksimalkan seluruh potensi yang ada,” ujar Yon di kantornya, Senin (27/11/2017).

Yon Arsal menyebut, pertumbuhan penerimaan pajak juga bisa menyentuh angka 14 persen, meski di tahun ini tambahan penerimaan dari kebijakan program pengampunan pajak (tax amnesty) tidak sebesar tahun lalu.

Menurutnya, pertumbuhan pajak didorong oleh revaluasi aktiva tetap yang dilakukan oleh beberapa Wajib Pajak (WP), sehingga juga ikut mempengaruhi nilai pajak yang dibayarkan.

“Proyeksi kami masih bisa di angka 14 persen,” tuturnya.

Untuk diketahui, hingga akhir bulan Oktober kemarin, realisasi penerimaan pajak mencapai angka 66,8 persen atau sekitar Rp858,05 triliun dari target akhir tahun. Sebelumnya, pemerintah juga akan melakukan intensifikasi penerimaan dengan cara dinamisasi Pajak Penghasilan (PPh) demi mencapai target akhir tahun mendatang.

Dinamisasi pajak merupakan pembayaran angsuran PPh yang lebih fleksibel mengikuti kondisi finansial WP.

Sebagai contoh, jika ada WP yang memiliki PPh terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) di tahun kemarin, maka pembayaran PPh tahun lalu harus diangsur per bulan di tahun ini. Akan tetapi, jika di tahun ini kondisi usaha WP sedang lancar, maka kewajiban bayar PPh WP harus disesuaikan kembali dengan menambah nilai angsurannya ke negara.

Menteri Keuangan (Mentkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pelaksanaan dinamisasi ini sama sekali bukan alat untuk memeras WP. Hal itu dikarenakan, aturan ini sudah tertulis di dalam pasal 25 Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2008.

“Kalau kami melakukan dinamisasi dan optimalisasi, itu karena kami melihat potensi itu ada dan itu bukan alat untuk memeras pajak,” tegas Sri Mulyani.

Sumber : cnnnindonesia.com


Category: Berita pajak

Tags: , , ,