Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan tidak akan menaikkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang saat ini berlaku Rp 54 juta setahun atau Rp 4,5 juta per bulan. Hal ini dilakukan demi menjaga penerimaan pajak maupun basis pajak yang sudah ditetapkan.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Tetap di 4,5 juta

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak, Hestu Yoga Saksama mengungkapkan bahwa sampai saat ini tidak ada rencana untuk menaikkan lagi PTKP.

“Kita berharap PTKP tidak akan kembali naik dalam beberapa tahun ke depan,” ungkap Hestu.

Seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat yang berpenghasilan Rp 54 juta setahun atau setara dengan Rp 4,5 juta per bulan ke bawah bebas dari kewajiban membayar Pajak Penghasilan (PPh) dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh. Ketentuan yang lama hanya Rp 36 juta setahun atau Rp 3 juta per bulan.

Kebijakan kenaikan PTKP tersebut faktanya bukan saja akan menggerus penerimaan pajak, tapi juga basis pajak. Berdasarkan data DJP hingga akhir April 2017, jumlah pelaporan SPT PPh Tahun Pajak 2016 dari Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) Karyawan mengalami penurunan sebesar 5,03 persen atau 513.986 SPT menjadi 9.711.466 SPT dari periode yang sama tahun lalu 10.225.452 SPT.

“Selain menurunkan kepatuhan formal (SPT Tahunan) termasuk SPT 2016, juga menurunkan penerimaan pajak penghasilan sekitar Rp 18 triliun sampai Rp 24 triliun per tahun,” tegas Hestu..

Tujuan pemerintah menyesuaikan batas kenaikan PTKP di 2016 menjadi Rp 4,5 juta per bulan untuk mendorong konsumsi masyarakat. Namun pada kenyataannya pertumbuhan konsumsi rumah tangga, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) mengalami perlambatan menjadi 4,93 persen di kuartal I-2017. Sementara realisasi di kuartal yang sama 2016 sebesar 4,97 persen.

“Untuk PTKP, belum ada sejarahnya diturunkan lagi (untuk meningkatkan basis pajak dan penerimaan lagi). Dan perlu banyak pertimbangan untuk kembali naikkan PTKP karena justru menggerus basis pemajakan kita,” katanya.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Suahasil Nazara pun mengungkapkan demikian. “Belum ada kenaikan PTKP lagi,” ujarnya.

PTKP

Training Terkait: Training Pajak

Deputi Neraca dan Analisis Statistik BPS, Sri Soelistyowati juga mengungkapkan bahwa pertumbuhan konsumsi rumah tangga di kuartal I-2017 yang melambat dapat ditunjukkan dari beberapa indikator yang menandakan belanja masyarakat.

Kredit konsumsi perbankan termasuk penggunaan kartu kredit tumbuh melambat menjadi sebesar 8,75 persen di kuartal I-2017 dari periode sama tahun lalu yaitu 9,24 persen. Pertumbuhan penyaluran pembiayaan atau kredit multiguna pun terkontraksi negatif sebesar 1,28 persen.

“Indeks penjualan ritel makanan minuman yang tadinya di kuartal I-2016 tumbuh 11 persen, sekarang cuma 4,2 persen di kuartal I-2017. Penjualan motor dari tumbuh negatif 8,63 persen menjadi negatif 6,84 persen, kemudian penjualan mobil penumpang tumbuh hanya 8,19 persen dari sebelumnya 14 persen,” ujar Sri.

DOWNLOAD GRATIS:

Ebook Tutorial
e-Faktur Lengkap!

Isi form di bawah ini, ebook akan langsung kami kirim ke alamat email yang Anda gunakan di bawah ini!
KIRIM EBOOK SEKARANG

Category: Berita pajak

Tags: , ,