Hukum Pajak

pengertian hukum pajakKita semua tahu bahwa hukum merupakan peratuan yang bersifat memaksa dan harus ditaati oleh pembuat maupun pelaksana hukum serta dijadikan sebagai suatu pedoman tertentu bagi kehidupan. Hal ini juga berlaku dalam hukum pajak, dimana dalam hukum pajak yang diterbitkan pada umumnya untuk warga negara. Namun penting untuk diketahui bahwa hukum pajak tidak hanya sebuah aturan khusus yang dibuat untuk pengaturan masalah perpajakan. Oleh sebab itu sebagai manusia yangberwawasan luas kita perlu mengetahui dengan jelas apa sebenarnya yang dimaksud dengan hukum pajak. Pengertian hukum pajak bersifat universal mengingat para ahli perpajakan sendiri mendefinisikannya dengan cara yang berbeda, namun masih dalam satu makna yang sama.

Banyak sekali para ahli perpajakan yang mendefinisikan hukum pajak, diantaranya adalah:

Rochmat Soemitro yang mendefinisikan hukum pajak sebagai suatu kumpulan peraturan yang mengatur antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak. Atau dengan kata lain hukum pajak menerangkan mengeni siapa saja yang wajib pajak (subjek) dan apa kewajiban-kewajiban mereka terhadap pemerintah, hak-hak pemerintah, objek-objek apa saja yang dikenakan pajak, cara penagihan, cara pengajuan keberatan dan lain sebagainya. sementara Santoso Bratodiharjo mendefinisikan hukum pajak yang juga disebutnya sebagai hukum fiskal merupakan keseluruhan peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada rakyat melalui kas negara.

Istilah hukum pajak juga seringg disebut dengana istilah hukum fiscal yang berarti kantong uang. istilah fiscal yang dimaksud adalah kas negara sedangkan fisus disamakan sebagai pihak yang mengurus atau disebut juga sebagai administrasi pajak.

Beberapa hal yang diatur dalam hukum pajak diantaranya adalah:

  1. Subjek pajak dan wajib pajak
  2. Objek apa saja yang menjadi objek pajak
  3. Kewajiban pajak terhadap pemerintah
  4. Timbul dan hapusnya utang pajak
  5. Cara penagihan pajak
  6. Cara mengajukan keberatan atau banding

Sementara tugas dari perpajakan adalah untuk menelaah keadaan- keadaan dalam masyarakat yang dapat dihuugkan dengan pengenaan pajak, merumuskannya dalam peraturan-peraturan hukum dan menafsirkannya peraturan hukum tersebut. luasnya hukum perpajakan sangat erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat terutama di bidang ekonomi. Karena alasan itu peraturan perpajakan juga terus berubah- ubah karena harus menyesuaikannya dengan kondisi masyarakat sebagai reaksi dari perubahan dalam kehidupan ekonomi masyarakat.

Saat ini sistem hukum pajak yang berlaku di Indonesia adalah civil law system atau Eropa kontinental yang mana sistem ini dibagi dalam dua bagian yakni hukum privat dan hukum publik. Dimana hukum privat mengatur hubungan antar sesama individu dalam kedudukan yang sederajat sementara hukum publik mengatur hubungan antara negara dengan warga negara atau hubungan yang bersifa umum. Hukum publik berurusan dengan setiap hal yang berkaitan dengan masalah kenegaraan serta bagaimana negara dapat melaksanakan tugasnya.

PT SINERGI SOLUSI BISNIS | THE REAL BUSINESS SOLUTIONS

Consulting and training | Informasi Training
Head Office:
Menara Palma lantai 12 Jl HR Rasuna Said Blok X-2 Kav. 06 Kuningan jakarta 12950

Branch Office:
Jln Kayu Manis No C1 Jakarta Timur 13530, Indonesia
Tel : (021) 8012521
Email : info@solusibisnis.co.id
Website : www.solusibisnis.co.id

DOWNLOAD GRATIS:

Ebook Tutorial
e-Faktur Lengkap!

Isi form di bawah ini, ebook akan langsung kami kirim ke alamat email yang Anda gunakan di bawah ini!
KIRIM EBOOK SEKARANG

Category: Artikel Pajak

Tags: , ,