Meski warga Sukabumi telah didorong untuk melakukan pembayaran pajak melalui bank, namun hal ini dinilai masih belum bisa terlaksana secara optimal. Hal tersebut dikarenakan masyarakat yang tinggal di daerah Sukabumi sudah terbiasa dengan adanya petugas pajak yang mendatangi rumah-rumah warga untuk menarik pajak secara langsung.

Menurut Rakhman Gania (Rabu, 19 Oktober 2016), sebagai Kepala Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah atau Bangunan (BPHTB) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sukabumi, warga masih merasa malas jika harus datang ke bank dan mengantre sehingga hal ini menjadi kendala pengumpulan pajak lewat bank.

Pihak Rakhman juga terpaksa melakukan ‘sistem jemput bola’, yaitu mendatangi warga satu per satu di rumahnya untuk mengoptimalkan pemungutan pajak kepada masyarakat Sukabumi. Dari situ, terdapat tim penagihan yang secara berkala akan melakukan pungutan.

“Disamping itu, tim memiliki tugas tambahan tidak hanya memberikan sosialisasi tentang pajak. Tapi juga mengajak masyarakat membayar pajak melalui bank maupun outlet PBB yang telah disediakan pemerintah,” ucapnya.

Penarikan Pajak Melalui Bank Belum Bisa Optimal di Sukabumi

Penarikan Pajak Melalui Bank Belum Bisa Optimal di Sukabumi

Meski realisasi Pajak PBB-P2 dan BPHTB sampai semester III telah melebihi target yang ditentukan dan bahkan tiap tahunnya bisa mencapai 100 persen lebih, namun Rakhman dan pihaknya selalu berharap bahwa kesadaran warga untuk membayar pajak melalui perbankan akan meningkat. Dari target 8 miliar rupiah Pajak PBB-P2 sudah terkumpul 7,951 miliar sedangkan untuk pajak BPHTB sendiri, dari 7,5 miliar rupiah sudah terealisasi 13,7 miliar.

Walaupun jumlah pungutan pajak telah mencapai target yang dimaksud, akan tetapi menurut Rakhman masih terdapat pembayaran pajak BPHTB yang belum mencamtumkan harga transaksi sesungguhnya. Padahal, sesuai dengan himbauan dari Mohammad Muraz, Walikota Sukabumi, agar pembayaran tersebut tak memakai Nilai Jual Objek PaJak (NJOP) sebagai dasar dari pengenaan namun menggunakan nilai transaksi yang sebenarnya. Hal itu dianjurkan karena apabila warga membayar berdasarkan NJOP, maka nilai BPHTB akan lebih kecil atau bahkan bisa nihil.


Category: Berita pajak

Tags: , , , ,