Pemerintah Sederhanakan Izin Impor Barang Migas

Pemerintah telah menyederhanakan perizinan impor barang untuk kegiatan operasi hulu minyak dan gas bumi (migas) dari semula 42 hari menjadi 24 hari. Diharapkan dengan adanya upaya tersebut bisa membuat industri migas lebih produktif.

Direktur Jenderal (Dirjen) Minyak dan Gas Bumi Ego Syahrial menjelaskan bahwa industri migas mencapai puncak produksi pada 1977 di mana produksi minyak sebesar 1,7 juta barel per hari. Namun, untuk saat ini produksi minyak hanya sekitar 800 ribu barel per hari. Padahal, kebutuhan minyak dalam negeri mencapai 1,6 juta barel, sehingga harus dilakukan upaya impor.

Dibutuhkan percepatan untuk segera mengembalikan industri migas Indonesia ke puncak produksi. Maka dari itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyambut baik sinergi bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas dan PP Indonesia National Single Window (INSW) untuk mengembangkan integrasi sistem informasi dalam rangka pemberian fasilitas fiskal atas impor barang operasi keperluan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk kegiatan usaha hulu migas.

Sebelum adanya sinergi, bahkan KKKS membutuhkan enam kali transaksi dalam pengurusan impor barang. Setelah terintegrasi, maka hanya membutuhkan dua kali atau Iebih cepat 66 persen. Dengan total waktu yang dibutuhkan dalam pengurusan fasilitas ini hanya akan menjadi 24 hari kerja atau kurang Iebih 42,8 persen Iebih cepat.

“Kementerian ESDM sangat menyambut baik inisiatif ini. Akhirnya kita berempat (Ditjen Migas, DJBC, SKK Migasnya dan PP ISNW) bisa kumpul di sini karena ini adalah tujuan utama kita, membuat industri hulu migas kita kembali lagi ke puncak (produksi),” katar Ego dalam keterangan tertulisnya, Jumat (17/11/2017).

Menurutnya, industri migas bukanlah industri yang hanya membutuhkan waktu 1 hingga 2 tahun. Dibutuhkan waktu sekitar 10 tahun agar bisa mendapatkan minyak,. Dengan masa kontrak 30 tahun, maka waktu untuk berproduksi tersisa sekitar 20 tahun. Makanya, dibutuhkan dukungan agar kegiatan ini dapat berjalan lancar.

“Jadi kalau para KKKS ini dalam prosesnya dia sudah bekerja keras, waktu yang dibutuhkan lama, dan tidak kita bantu dengan langkah-langkah percepatan seperti ini, artinya kita membiarkan (industri lambat). Kita tidak bisa bilang kembali ke produksi 1,7 barel per hari,”terangnya.

Integrasi sistem informasi antar kementerian atau lembaga ini merupakan Iangkah awal dan kedepannya akan dilanjutkan dengan integrasi sistem informasi dengan Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dan Direktorat Jenderal Anggaran untuk kegiatan hulu migas, sehingga diharapkan nantninya pemanfaatan data untuk kepentingan cost recovery, penilaian asset Barang Milik Negara (BMN) serta penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Migas dan  Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) migas dapat Iebih akurat.

Sumber : republika.co.id


Category: Ekspor Impor

Tags: , , ,