Pemerintah Pastikan Pajak e-Commerce Tak Rugikan WP

Pemerintah memastikan bahwa pengenaan pajak terhadap transaksi elektronik (e-commerce) nantinya tidak akan merugikan para Wajib Pajak (WP) dan akan bersikap lebih adil baik bagi para pelaku usaha konvensional maupun digital.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pihaknya tengah memformulasikan tata cara cara pengenaan pajak e-commerce tersebut untuk menciptakan level kesetaraan (same level of playing field) antara para pelaku usaha konvesional dan digital.

“Tidak ada satu kelompok pembayar pajak yang dirugikan karena tidak adanya atau tidak samanya perlakuan pajak dari kegiatan-kegiatan tersebut. Saat ini, kebijakan tersebut sedang diformulasikan dengan adanya dirjen pajak baru dan tentu akan dilihat dan difinalkan dengan dirjen bea cukai dan BKF untuk bisa segera kita luncurkan,” ujarnyausai membuka The 7th Annual International Forum on Economic Development and Public Policy di Jakarta, Kamis.

Sebelumnya, pemerintah telah menyatakan bahwa pengenaan pajak terhadap transaksi elektronik akan lebih berkaitan dengan tata cara, bukan kepada pengenaan pajak jenis baru.

Pemungutan pajak diberlakukan kepada pelaku e-commerce yang memiliki aplikasi, dan bukan merupakan objek pajak baru karena hanya cara transaksinya saja yang berubah dari konvensional ke elektronik.

Hingga kini,  metode pengenaan pajaknya masih dalam proses kajian dan penyusunan, karena WP yang terlibat dalam transaksi elektronik tersebut mempunyai karakteristik yang berbeda-beda.

Pengaturan pajak yang dikenakan juga disebut tidak akan jauh berbeda dengan transaksi yang berlaku pada jual beli secara konvensional. Melalui pengenaan pajak terhadap transaksi tersebut, maka seluruh kegiatan ekonomi melalui daring dapat terekam dan bisa meningkatkan ketaatan WP kepada pembayaran pajak.

“Intinya, tidak ada satu paket kebijakan untuk membedakan, tapi kita akan lebih atur, supaya pemungutan bisa dilakukan secara efektif,” ujar Sri Mulyani.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menambahkan bahwa pihaknya juga sedang mengkaji bentuk perlakuan pajak terhadap pelaku ekonomi kecil yang terhubung dengan perusahaan digital atau marketplace sehingga memungkinkan mereka untuk memenuhi kewajiban pajaknya secara lebih mudah namun dengan tarif (rate) yang bisa dipertimbangkan.

“Kami sedang menghitung sesuai arahan Presiden, namun pada saat yang sama untuk bisa meng-create lebih banyak perusahaan-perusahaan yang bisa connect dan kemudian mereka mendapatkan perlakuan pajak yang adil antara yang konvensional dan yang online, sehingga bisa lebih adil,” terangnya.

Sumber : beritasatu.com


Category: Berita pajak

Tags: , , ,