Pemerintah Memutuskan 10 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun Depan

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro

Rencana Kerja Pemerintah Indonesia tahun 2018 memutuskan untuk mengurangi kebijakan prioritas nasional, dari yang sebelumnya sebanyak 23 prioritas akan disusutkan menjadi 10 prioritas saja. Hal tersebut bertujuan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mempertajam penggunaan anggaran.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengatakan guna mempertajam anggaran tahun depan yang dapat langsung dirasakan masyarakat pemerintah tidak lagi membuat banyak prioritas nasional.

Kali ini atas perintah Presiden Joko Widodo pemerintah hanya siapkan 10 prioritas nasional dan 30 program prioritas.

Bambang Brodjonegoro menjelaskan bahwa 10 prioritas nasional tersebut meliputi:

  1. Pendidikan;
  2. Kesehatan;
  3. Perumahan dan Permukiman;
  4. Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata;
  5. Ketahanan Energi;
  6. Ketahanan Pangan;
  7. Penanggulangan Kemiskinan;
  8. Infrastruktur, Konektivitas, dan Kemaritiman;
  9. Pembangunan Wilayah;
  10. Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan.

“Intinya, setelah menetapkan dan fokus pada 10 prioritas nasional, kita ingin alokasi anggaran benar-benar diarahkan untuk mendukung pencapaian 10 prioritas nasional yang didukung 30 program prioritas,” ungkap Bambang dalam keterangannya, Selasa 2 Mei 2017.

Bambang Brodjonegoro juga mencontohkan bahwa untuk prioritas nasional bidang kesehatan pada tahun depan terdapat tiga program prioritas yaitu Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit, dan Preventif Promotif (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat).

Adapun untuk bidang pendidikan, tidak semua program pendidikan menjadi program prioritas.

Pemerintah hanya menetapkan dua program prioritas di tahun 2018, yaitu Pendidikan Vokasi dan Peningkatan Kualitas Guru.

Pemerintah berharap dengan program peningkatan kualitas guru, taraf dan kualitas pendidikan semakin membaik.

Sedangkan dengan pendidikan vokasi kita ingin tenaga-tenaga terampil semakin banyak untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja yang ada.

Sebagai sebuah terobosan baru, beliau berharap 10 prioritas nasional dan 30 program prioritas dapat menjadi kunci untuk benar-benar mengintegrasikan kegiatan di satu Kementerian/Lembaga dengan Kementerian/Lembaga lain, begitu pula dengan daerah.

“Karena hanya dengan prioritas yang fokus dan kuat, kita dapat meyakinkan Kementerian/Lembaga dan daerah untuk menerapkan prinsip money follow program (Anggaran mengikuti program),” jelas Bambang Brodjonegoro.


Category: Berita Bisnis , Berita ekonomi finansial

Tags: , ,