Sebelumnya, kantor perwakilan Google di Indonesia, PT Google Indonesia, telah menolak ditetapkan sebagai Badan Usaha Tetap (BUT). Dalihnya, Google Indonesia tidak menerima pemasukan dari iklan karena bisnis iklan langsung dilakukan oleh Google Singapura. Konsekuensinya, Google terbebas dari pengenaan pajak atas pemasukan yang diperoleh dari iklan yang berasal dan ditayangkan di Indonesia.

Upaya pemeriksaan yang dilakukan terhadap Google dan perusahaan media sosial seperti Facebook dan Twitter, merupakan langkah DJP untuk melindungi hak memungut pajak atas kegiatan ekonomi yang dilakukan di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan.

google-tak-bayar-pajak

Suatu perusahaan, kata Sri Mulyani, pasti memiliki argumen sebagai pembelaan diri. Kendati demikian, Indonesia juga telah mengatur kegiatan usaha yang disebut sebagai objek pajak maupun orang yang menjadi subjek pajak, termasuk pembentukan Badan Usaha Tetap (BUT).

Sri Mulyani mengungkapkan, persoalan pajak dari aktivitas dengan basis (platform) online atau e-commerce saat ini menjadi masalah di seluruh dunia. Pasalnya, ativitas ekonomi via dunia maya bisa menembus batas ruang suatu negara.

“Kami harus lihat, seperti AS dan Eropa yang rebutan siapa yang harus mengumpulkan pajak dari Apple. Di Australia pun sama. Jadi kami perlu lihat kompleksitas negara lain dalam memungut pajak dari aktivitas ekonomi online seperti ini,” kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini.

Tak ayal, lanjutnya, pemerintah di tiap negara memutar otak agar pemungutan pajak atas kegiatan ini dilakukan secara adil. Hal-hal yang menjadi pertimbangan diantaranya letak aktivitas ekonomi, besar nilai tambah, dan lokasi pajak akan dipungut.

Berapa Pajak yang Harus Dibayar Google?

pada 2015 lalu, pendapatan atau omzet Google dari Indonesia mencapai Rp 3 triliun. Bila melihat jenis usaha, maka labanya yang didapatkan biasanya berkisar sekitar 40-50%, sebab tidak terlalu banyak biaya pengeluaran.

“Harusnya mereka dapatnya 40-50% saja labanya,” ujarnya.

Haniv mengasumsikan laba yang diterima adalah Rp 1 triliun. Maka pajak penghasilan (PPh) yang harus dibayarkan adalah 25% dari laba yaitu Rp 250 miliar dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yaitu 10% dari pendapatan yaitu Rp 300 miliar.

Aktivitas usaha Google di Indonesia meningkat dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Sehingga asumsi pajak yang seharusnya dibayarkan dalam lima tahun adalah Rp 2,75 triliun.

“Pajaknya PPN bisa Rp 300 miliar. PPh kalau Rp 1 triliun ya Rp 250 miliar,” imbuhnya.

Meski asumsi, namun Haniv menilai potensi pajak yang seharusnya dibayarkan oleh Google bisa lebih besar dari nominal tersebut. Sementara aturan yang diberlakukan bahwa semua yang beraktivitas ekonomi di Indonesia harus membayar pajak.

Sumber: Kompas.com , Detik.com  Jumat, 16/09/2016
Foto : Edited

DOWNLOAD GRATIS:

Ebook Tutorial
e-Faktur Lengkap!

Isi form di bawah ini, ebook akan langsung kami kirim ke alamat email yang Anda gunakan di bawah ini!
KIRIM EBOOK SEKARANG

Category: News

Tags: , ,