Ada kabar baik untuk para buruh tekstil dari pemerintah berkenaan dengan potongan sampai 50% untuk Pajak Penghasilan (PPh) pekerja tekstil, alas kaki, dan produk tekstil. Hal ini bukanlah sembarangan diberikan karena sudah disetujui oleh Presiden Jokowi dengan kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2016 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Pegawai Dari Pemberi Kerja Dengan Kriteria Tertentu. Aturan tersebut sudah diteken sejak hari Senin lalu tanggal 17/10/2016.

Alasan mengapa Presiden Jokowi memberlakukan aturan ini karena berharap bahwa hal itu dapat meningkatkan daya saing pada sektor tertentu khususnya yang berorientasi pada ekspor. Sebagai tambahan, kebijakan ini juga diharapkan mampu meningkatkan penyerapan lapangan kerja sebagai salah satu program pemerintah Indonesia yang sedang digalakkan. Pemberian kebijakan Pph 21 untuk buruh ini kepada sektor tertentu dirasa perlu dan akan diterapkan pada periode waktu tertentu juga.

Pajak Penghasilan Buruh Tekstil Dapat Diskon 50

Pajak Penghasilan Buruh Tekstil Dapat Diskon 50

Di dalam aturan baru ini, apabila pegawai buruh menerima penghasilan dari pemberi kerja dengan kriteria tertentu memiliki jumlah Penghasilan Kena Pajak (PKP) dalam satu tahun di bawah 50 juta rupiah, maka akan dikenai pajak penghasilan pasal 21 bersifat final sebesar 2,5%. Padahal sebelumnya, tarif tersebut diberlakukan sebesar 5%, dengan kata lain pegawai atau pekerja tekstil mendapatkan diskon sebesar 50% sendiri.

Meski begitu, terdapat beberapa syarat yang harus tetap dipenuhi pemberi kerja jika ingin merasakan diskon sampai 50% ini. Misalnya saja pemberi kerja harus mempunyai tenaga kerja sebanyak minimal 2.000 orang. Selain itu, juga ada aturan mengenai pemberi kerja harus melakukan perdagangan ekspor paling tidak 50 persen dari total nilai penjualan pada tahun sebelumnya. Persyaratan lain seperti memiliki perjanjian kerjasama, pegawai menanggung PPh 21, dan pemberi kerja harus mengikutkan para pegawainya dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan juga harus terpenuhi.

Jumlah minimal pekerja itu sudah dipotong, dari yang sebelumnya 5.000 orang untuk menikmati diskon pajak tersebut, menjadi sekarang 2.000 orang. Sedangkan untuk para pekerja dengan PKP di atas 50 juta rupiah tetap harus dipotong pajak final sebesar 15%.

Source: republika.co.id


Category: Berita pajak

Tags: , , , ,