Pajak Negara Dan Pajak DaerahAnda tentu sudah sangat akrab engan istilah pajak negara dan pajak daerah. Ini merupakan pajak yang wajib untuk dibayarkan oleh setiap warga negara Indonesia. Lalu apa sebenarnya yang dimaksud dengan pajak negara dan juga ajak daerah itu? Pajak negara merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat  dan disebut juga dengan istilah pajak pusat. Pajak negara ini pemungutannya dilakukan oleh direktorat jenderak pajak yang telah diatur dalam Undang-Undang tentang peraturan perpajakan nasional. Sedangkan pajak daerrah adalah pahak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang merupakan sumber dari penerimaan pemerintah daerah. Pemungutan pajak daerah ini dilakukan oleh dinas pendapatan daerah yang telah diatur dalam peraturan daerah atau PERDA.

Lalu apa sajakah yang masuk dalam kategori pajak negara atau pajak daerah? Pajak negara yang berlaku hingga saat ini di Indonesia meliputi:

  • Pajak penghasilan (PPh)

Dasar hukum dari pengenaan pajak penghasilan ini adalah undang- undang no. 7 tahun 1984 yang kemudian diubah menjadi undang-undang no.17 tahun 2000. Undang-unang pmengenai pajak penghasilan ini berlaku sejak tahun 1984 yang merupakan ganti dari undang-undang pajak perseroan 1925

  • Pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN & PPn BM)

Dasar hukum dari pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN & PPn BM) ini adalah undang-undang no.8 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang no. 18 tahun 2000.

  • Bea materai

Dasar hukum pengenaan pajak bea materai ini adalah undang- undang no. 13 tahun 1985. Undang-undang bea materai ini berlaku mulai 1  Januari 1986 yang menggantikan peraturan undang-undang bea materai lama.

  • Pajak bumi dan bangunan (PBB)

Dasar hukum dari pajak bumi dan bangunan ini adalah undang-undang no. 12 tahun 1994. Undang-undang pajak bumi dan bangunan ini mulai berlaku pada 1 Januari 1986.

  • Bea perolehan atas hak tanah dan pabungan (BPHTB)

Dasar hukum dari pengenaan bea perolehan atas hak tanah dan pabungan (BPHTB) ini adalah undang-undang no. 20 tahun 2000. Undang-undang perolehan atas hak tanah dan pabungan (BPHTB) ini berlaku sejak tanggal 1 januari 1998

Sementara pajak daerah dan retribusi daerah antara lain:

  • Pajak propinsi
    • Kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
    • Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
    • Bahan bakar kendaraan bermotor
    • Pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan
  • Pajak kabupaten
    • Hotel
    • Restoran
    • Hiburan
    • Reklame
    • Penerangan jalan.
    • Pengambilan bahan galian golongan c
    • Parkir

Dasar hokum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah ini adalah undang-undang no. 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

PT SINERGI SOLUSI BISNIS | THE REAL BUSINESS SOLUTIONS

Consulting and training | Informasi Training
Head Office:
Menara Palma lantai 12 Jl HR Rasuna Said Blok X-2 Kav. 06 Kuningan jakarta 12950

Branch Office:
Jln Kayu Manis No C1 Jakarta Timur 13530, Indonesia
Tel : (021) 8012521
Email : info@solusibisnis.co.id
Website : www.solusibisnis.co.id

DOWNLOAD GRATIS:

Ebook Tutorial
e-Faktur Lengkap!

Isi form di bawah ini, ebook akan langsung kami kirim ke alamat email yang Anda gunakan di bawah ini!
KIRIM EBOOK SEKARANG

Category: Artikel Pajak

Tags: , ,