Oknum Makelar Pajak Terungkap, Begini Modusnya

Oknum makelar pajak terungkap

Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kota Malang saat ini sedang aktif menggelar operasi untuk menguak praktik makelar pajak.

Operasi ini diindikasikan terkait dengan kecurangan dalam membayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPTHB).

Kepala BPPD Kota Malang Ade Herawanto mengungkapkan indikasi penyelewengan uang pajak tersebut didapati petugas BPPD berdasarkan hasil audit rekening pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

“Dari situ ditemukan fakta sejumlah wajib pajak belum melakukan pembayaran atas kewajiban pajaknya dengan nilai mencapai ratusan juta rupiah,” ungkapnya.

Menurut Ade Herawanto praktik tersebut merupakan pelanggaran berat yang dilakukan oleh oknum-oknum makelar pajak. Biasanya para makelar memanfaatkan kedekatan dengan para Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang mempercayakan proses pengurusan dokumen dan pembayaran pajak kliennya kepada mereka.

Uang yang seharusnya disetor justru tidak pernah masuk ke rekening Bank Jatim, sehingga dana tersebut diduga dikemplang oleh oknum terkait.

Para makelar bahkan berani memalsukan blanko notaris, formulir Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), serta memalsukan tanda tangan petugas pajak daerah, hingga pejabat BPPD setingkat Kepala Bidang.

Untuk saat ini, Tim Pemeriksa Pajak Gabungan melibatkan PPNS, Tim Unit Reskrim Polres Malang Kota dan sejumlah pejabat Kejaksaan Negeri Malang.

Mereka saat ini sedang fokus menyelidiki identitas para pelaku makar yang berinisial DN, AR dan LD. Mereka juga melakukan pemeriksaan dan penyelidikan terhadap saksi-saksi, korban, serta menelusuri identitas para pelaku berinisial DN, AR dan LD.

“Proses penyelidikan masih terus berlangsung. Tentunya akan semakin berkembang dan kami siap mengawal proses hukumnya sampai ke persidangan nanti,” tuturnya.

Hingga saat ini, Tim Pemeriksa Pajak Gabungan telah mendalami 3 kasus serupa, dengan potensi kerugian negara  ditaksir mencapai kisaran Rp 400 juta.

“Salah satunya sudah beritikad baik dengan langsung melakukan pembayaran pajak senilai Rp 153 juta dan sudah disetor ke Bank Jatim,” ungkapnya.

Tak ingin kecolongan lagi dalam upaya membasmi habis para mafia pajak, mantan Kabag Humas Pemkot Malang itu berencana akan mengoptimalkan sistem pembayaran Pajak BPHTB Online dalam waktu dekat ini.

Beliau juga menekankan  betapa pentingnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak secara langsung, tanpa melalui perantara pihak ketiga.

“Apalagi sekarang semua proses dapat terpantau secara online dan uang yang disetorkan langsung masuk rekening bank pengelola kas daerah,” tambahnya.


Category: Berita pajak

Tags: , ,