Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) memperingatkan pemerintah Indonesia bahwa berlanjutnya program pengampunan pajak (tax amnesty) pada akhirnya akan mendorong masyarakat menghindari pembayaran terutama ketika masa tenggang berakhir. Oleh karena itu pihaknya mengusulkan bahwa pemerintah harus memberitahu kepada wajib pajak (WP) bahwa program ini merupakan yang terakhir untuk menghindari resiko penunggakan pajak yang mungkin saja bisa terjadi di masa datang.

Perlu diketahui bahwa program pengampunan pajak akan terus dilakukan pemerintah Indonesia sampai masa berakhirnya yaitu bulan Maret 2017, meski saat ini belum diketahui apakah ke depannya nanti masih akan dilanjutkan. Program tersebut digunakan demi tercapainya peningkatan penghasilan negara sebesar miliaran dolar guna menutup defisit fiskal yang jumlahnya amat banyak serta memperluas basis perpajakan.

OECD Program Tax Amnesty Jangan Dilanjutkan

OECD Program Tax Amnesty Jangan Dilanjutkan

Menurut OECD, sebetulnya waktu berlangsungnya program amnesti pajak ini baik karena membantu warga Indonesia sebagai WP untuk menyelesaikan ketidakpatuhan di masa lalu alias pajak-pajak yang tertunggak dan belum sempat dibayar sebelum masa dimulainya janji Negara Indonesia mengambil bagian dalam Pertukaran Informasi Otomatis (AEOI) terkait aktivitas-aktivitas pajak dengan negara-negara lain di tahun 2017 nanti.

“Namun pihak berwenang harus mengkomunikasikan secara jelas bahwa penawaran ini tidak akan diulang, dan untuk itu AEOI akan digunakan untuk menemukan aset-aset yang tidak dilaporkan dan penalti penuh akan berlaku,” ucap pihak OECD. Mereka juga menambahkan bahwa sebelumnya pemerintah Indonesia pernah memberlakukan program semacam ini di tahun 1984 dan 2008.

Lebih lanjut, OECD mengatakan bahwa berulangnya program seperti ini justru akan mendorong pengemplangan pajak oleh WP ketika masa tenggangnya telah berakhir. Oleh karena itu, pemerintah sebaiknya melakukan penguatan administrasi perpajakan demi menghindari upaya pengemplangan di masa yang akan datang.

Program amnesti pajak yang masih diberlakukan oleh Indonesia sampai saat ini telah berhasil mengumpulkan 97,7 triliun rupiah untuk pendatapan pemerintah dimana lebih dari setengah target yang diharapkan. Sementara itu, menurut pernyataan Istana Negara, Presiden RI Joko Widodo juga mengatakan kepada OECD bahwa pemerintah akan segera mengupayakan reformasi sistem perpajakan.

Source: voaindonesia.com

DOWNLOAD GRATIS:

Ebook Tutorial
e-Faktur Lengkap!

Isi form di bawah ini, ebook akan langsung kami kirim ke alamat email yang Anda gunakan di bawah ini!
KIRIM EBOOK SEKARANG

Category: Berita pajak

Tags: , , ,