Angela Gurria, Sekretaris Jenderal Organization for Economic and Co-Operation Development (OECD) mengatakan bahwa Negara Indonesia harus segera melakukan reformasi pajak. Dorongan tersebut diucapkan demi peningkatan pendapatan Negara karena menurutnya penghasilan Negara ini terlalu kecil untuk membantu pembiayaan di berbagai macam sektor, misalnya di sektor pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, dan lain sebagainya. Hal itu diucapkannya pada hari Senin malam (24/10/2016) di Kementerian Keuangan, Jakarta.

Menurutnya juga, rasio perpajakan di tanah air lebih kecil dibandingkan dengan rasio pajak di Negara-negara lain. Misalnya, rasio pajak untuk Produk Domestik Bruto (PDB) yaitu hanya sebesar 11-12 persen dan angka itu lebih rendah dengan rasio pajak PDB Negara lain yang rata-rara mencapai level 15. Dari situlah Angela berharap bahwa Indonesia harus meningkatkan administrasi perpajakan.

Angela juga menambahkan bahwa seharusnya pemerintah menyederhanakan sistem pembayaran pajak online atau yang berbasis informasi teknologi (IT). Ditambah lagi untuk makin meningkatkan kepercayaan wajib pajak (WP) dapat dilakukan dengan keberadaan petugas pajak yang terlatih serta sistem jaringan yang semakin transparan.

“Memang butuh perubahan budaya, sistem, ahli, dan ilmu untuk semua ini. Ini tidak bisa diubah dalam sehari,” ucapnya.

OECD Indonesia Harus Segera Melakukan Reformasi Perpajakan

OECD Indonesia Harus Segera Melakukan Reformasi Perpajakan

Perlu diketahui bahwa saat ini pemerintah Indonesia sedang berupaya mendorong masyarakat untuk membayar pajak yang tertunggak lewat program pengampunan pajak (tax amnesty). Dengan adanya program tersebut, diharapkan penerimaan Negara juga akan meningkat sehingga dapat dimanfaatkan untuk pembangunan tanah air di berbagai macam sektor. Hal itu dilakukan agar kepatuhan penyampaian pajak dan pembayaran di Indonesia semakin meningkat. Sosialisasi kesadaran masyarakat akan pajak harus didorong terus-menerus.

Ditjen pajak juga menarget beberapa sektor untuk program amnesti ini, termasuk sektor media sosial yang sedang ramai di bicarakan, yaitu pajak untuk Selebgram. Semoga dengan adanya reformasi pajak di beberapa bagian, maka kesadaran rakyat Indonesia akan kewajiban membayar pajak dapat ditingkatkan. Apalagi beberapa waktu lalu MenKeu Sri Mulyani juga sempat mengatakan bahwa sistem perpajak Negara kita terlalu ribet yang membuat WP jadi malas membayar pajak.

Source: tempo.co

DOWNLOAD GRATIS:

Ebook Tutorial
e-Faktur Lengkap!

Isi form di bawah ini, ebook akan langsung kami kirim ke alamat email yang Anda gunakan di bawah ini!
KIRIM EBOOK SEKARANG

Category: Berita pajak

Tags: , , , , ,