Menteri Keuangan Sri Mulyani Minta Pengusaha Sawit Taat Bayar Pajak

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap para pengusaha yang bergelut di industri kelapa sawit, khususnya bagi pengusaha besar dan menengah agar bisa taat membayar pajak.

Ia mengungkapkan bahwa hal tersebut akan menjawab masalah keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia.

Sri Mulyani juga meminta agar para pengusaha yang bergelut di industri kelapa sawit tidak melakukan praktik kotor guna menghindari pajak seperti transfer pricing, sebab hal tersebut tidak adil bagi masyarakat Indonesia.

“Saya berharap industri kelapa sawit khususnya pengusaha besar dan menengah, mereka taat bayar pajak. Terus terang ini salah satu yang saya anggap jawaban terkait masalah keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia. Saya akan melihat dari sisi kepatuhan pembayaran pajak,” ujar Sri Mulyani.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu juga berharap agar industri kelapa sawit menjadi suatu kegiatan ekonomi yang bisa mewujudkan konsep masyarakat yang adil dan sejahtera.

Ia tidak menginginkan apabila ada satu perusahaan yang sangat kaya raya dari pengusaha yang bergelut di industri kelapa sawit, namun di sisi lain masih ada para petani sawit yang tidak mendapatkan bagi hasil yang cukup untuk menikmati kekayaan tersebut.

“Para pelaku besar bisa menyampaikan ekspresi atau yang disebut kepatuhan membayar pajak berdasarkan produksi dan jumlah lahan, serta tidak melakukan praktek seperti transfer pricing, yang sangat tidak adil bagi Republik Indonesia,” ungkap Sri Mulyani.

Menurutnya, jika para pengusaha tersebut patuh untuk bayar pajak, dia berjanji akan mendukung seluruh kegiatan industri kelapa sawit dari mulai pertanian, pertumbuhan, hingga industri hulu dan hilir.

Kebijakan yang dikeluarkan Kementerian Keuangan akan memberikan dukungan terhadap industri kelapa sawit.

“Jadi, saya akan dukung seluruh kegiatan industri dari pertanian, pertumbuhan sampai ke pertumbuhan industri hulu dan hilir sehingga menciptakan nilai tambah. Saya siap melihat policy di Kemenkeu untuk memberikan dukungan agar menciptakan nilai tambah yang baik dan kompetitif dan bersih dari praktik tidak baik dan kerusakan lingkungan,” tutur dia.


Category: Berita pajak

Tags: , ,