Sri Mulyani Luncurkan 'Kartu Sakti' Pajak Bernama Kartin1

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) secara resi meluncurkan platform Kartu Indonesia 1 atau yang disingkat Kartin1. Platform Kartin1 merupakan sarana untuk mengintegrasikan identitas-identitas dari kartu-kartu yang selama ini digunakan masyarakat seperti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), e-KTP, Kartu Kredit, Paspor dan SIM.

Dalam peluncuran platform itu, Direktorat Jenderal Pajak mendemostrasikan purwarupa (prototype) Kartin1 dalam produk kartu salah satu instansi. Selain itu, Direktorat Jenderal Pajak juga mendemostrasikan aktivasi platform Kartin1 yang fitur keamanannya telah dilengkapi dengan digital certificate dengan terlebih dahulu melakukan validasi data biometrik dari data Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP), termasuk pemasukan informasi perpajakan ke dalam produk kartu perbankan.

“Sesuai dengan nama Kartin1, habis gelap terbitlah terang. Ini simbol bagi kami semua, bahwa DJP akan hijrah ke masa yang terang, Wajib Pajak juga ke masa yang terang,” kata Sri Mulyani.

Sebagai fitur pengamanan tambahan, dilakukan perekaman sidik jari dan pembuatan Personal Identification Number (PIN). Penggunaan kartu yang telah ditanamkan platform Kartin1 dapat dilakukan menggunakan reader, yang dilekatkan pada EDC (Electronic Data Capture) maupun NFC (Near Field Communication).

Rencananya Kartin1 diarahkan untuk menyempurnakan kartu Nomor Poko Wajib Pajak (NPWP) Wajib Pajak. Namun mengenai perkembangan ke depan mengenai lingkup penerapan platform Kartin1 ke jenis kartu ataupun identitas tertentu masih menunggu infrastruktur legal yang berlaku.

Maka dari itu, Kementerian Keuangan akan melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan instansi pemerintah lain yang berminat untuk bersama-sama melakukan kajian terkait integrasi data identitas baik perbankan maupun non-perbankan, seperti data kependudukan, NPWP, nomor keanggotaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).


Category: Berita pajak