Menteri Susi Ajak Pengusaha Jepang Investasi Radar

Dalam kunjungannya ke Jepang Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berencana untuk mengajak pengusaha asal Negeri Matahari Terbit agar mau berinvestasi di Indonesia berupa radar canggih pendeteksi semua benda di laut.

Radar canggih tersebut yakni berguna untuk menghindari kejadian serupa dengan di Raja Ampat yang telah merusak terumbu karang akibat kandasnya kapal MV Caledonian Sky.

Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, dengan demikian kapal tersebut juga bisa mendeteksi kapal mana saja yang akan masuk ke titik yang menjadi bagian dari kawasan konservasi perairan Indonesia.

“Mau minta radar seperti yang sudah dipasang di Wakatobi, jadi model kapal seperti kemarin di Raja Ampat bisa terdeksi ke mana dari jarak 250 kilometer,” lanjut beliau.

Sebelumnya, KKP juga telah meningkatkan langkah untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi satelit guna untuk mendukung fungsi pengawasan dan memperluas akses pasar produk perikanan dan kelautan ke Inggris dan Uni Eropa.

Berbagai komitmen kerja sama telah disepakati saat kunjungan Menteri Perdagangan Internasional Inggris Liam Fox ke KKP, Kamis (6/4/2017).

Kedatangan Liam Fox sekaligus juga memberi kepastian bahwa Inggris saat ini konsisten mendukung Indonesia dalam upaya memberantas penangkapan ikan secara ilegal, melakukan tata kelola perikanan dan menjaga keberlanjutan aktivitas penangkapan ikan di Indonesia.

Melalui UK Space Agency (UKSA), Pemerintah Inggris saat ini telah menyetujui tawaran investasi di Indonesia dengan membuat proyek teknologi satelit bersama Inmarsat (International Maritime Satelite) senilai Rp132 miliar (delapan juta pound).

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti juga menyatakan, kebijakan Republik Indonesia yang dinilai berhasil dalam memberantas penangkapan ikan secara ilegal. Selain mendapat perhatian khusus dari negara lain, kebijakan itu juga ditiru oleh negara lain. “Beberapa negara melakukan ‘policy‘ penangkapan ikan moratorium secara keras. Seperti Laos, Myanmar juga ikut buat satgas. Kamboja juga sama,” tambah Susi Pudjiastuti.

Menurut beliau, negara lain juga kut mengeluarkan kebijakan moratorium perizinan kapal ikan seperti yang pernah dilakukan oleh KKP, seperti Thailand dan Tiongkok serta Vietnam yang juga ikut mengeluarkan kebijakan tersebut.


Category: Berita Bisnis