Menkeu Sri Mulyani: Inilah Bukti Indonesia Tidak Diurus Secara Serius

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani kembali membeberkan fakta bahwa Indonesia selama ini belum diurus secara serius. Ia mengaku geram karena hal tersebut tercermin dari masih ditemukannya ketidaktertiban dari seluruh elemen masyarakat dalam mengurus administrasi.

“Kalau negara diurus sekadarnya, jangan protes kalau republik ini jadi republik sekadarnya,” tegas Sri Mulyani di depan ratusan pengusaha perikanan.

Sri Mulyani lantas mencontohkan salah satunya dari administrasi para pengusaha perikanan tangkap yang ada di beberapa wilayah Indonesia.

Jumlah pengusaha perikanan tangkap yang teregistrasi di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, ada 995 di Sumatra, 905 di Jakarta, 142 di Kalimantan, 391 di Sulawesi, 225 di Papua, 225 di Maluku, 229 di Bali, 229 di Nusa Tenggara Timur, dan 1.023 di Jawa non Jakarta.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa ketidaktertiban itu terlihat dari data klasifikasi jenis usaha, 67 persen diantaranya justru menggunakan klasifikasi usaha yang tidak berhubungan dengan sektor perikanan. Sisanya hanya 1 persen terdaftar sebesar industri pengolahan perikanan, dan 15 persen di sektor perdagangan perikanan.

“Jadi mereka mengaku teregistrasi di wilayah tertentu tapi daerah tangkapannya di seluruh Indonesia. Dan mayoritas menggunakan klasifikasi usaha yang enggak ada hubungannya dengan ikan, bahkan ada yang mendaftar sebagai perdagangan eceran,” ungkap Sri Mulyani.

Menteri Keuangan menuturkan praktik tidak tertib administrasi ini tidak jauh berbeda dengan klasifikasi usaha importir daging sapi.

Hal itu dikarenakan tidak semua importir daging sapi mendaftarkan diri sebagai importir daging sapi, bahkan ada yang justru meregistrasi sebagai pengusaha elektronik.

“Jadi di dalam database pajak dan bea cukai, mereka enggak nyebut sebagai importir daging sapi. Elektronik, apa elektroniknya masuk ke perut sapi, saya enggak tahu. Tapi kira-kira praktiknya begitu,” ujar Sri Mulyani.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani juga menjelaskan bahwa dengan tidak tertibnya administrasi di negara ini, itu menggambarkan bahwa Indonesia selama ini diurus dengan tidak serius.

Dengan demikian dia pun berharap hal ini bisa diperbaiki kedepannya oleh para pengusaha nasional.

“Semakin republik ini diurus main-main, yang untung hanya segelintir orang. Yang rugi hampir seluruh masyarakat. Data ini menggambarkan, republik ini memang belum diurus secara benar, dan kita berutang kepada pendiri bangsa kita,” tuturnya.


Category: Artikel Pajak , Berita Bisnis

Tags: , , ,