Ketergantungan Pemda terhadap Dana Transfer Masih Besar

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan bahwa ketergantungan pemerintah daerah (pemda) terhadap transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah masih relatif besar, yang tercermin dalam evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2017.

“Untuk 2017, saya sudah dapatkan evaluasi pelaksanaan APBD di daerah. Untuk provinsi ketergantungannya 46,6%, sedangkan kabupaten/kota lebih besar 66,4%. APBD provinsi hanya mampu mendapatkan Pendapatan Asli Daerah atau PAD dari pajak 37,7%, sedangkan kabupaten/kota lebih kecil lagi 6,6%. Ini menggambarkan ketergantungan dan ketimpangan yang sangat besar,” paparnya usai memberikan sambutan dalam Sosialisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2018 di Gedung Dhanapala Kemenkeu, Jakarta, Rabu (06/12/2017).

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 disebutkan bahwa target pendapatan negara sebesar Rp1.894,7 triliun dan pagu belanja negara sebesar Rp2.220,7 triliun. Dari angka belanja tersebut terdapat belanja yang ditujukan untuk transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp766,2 triliun.

Belanja transfer ke daerah dan dana transfer ke desa mempunyai fokus utama untuk meningkatkan pemerataan keuangan antardaerah. Selain itu juga untuk meningkatkan kualitas dan mengurangi ketimpangan layanan publik daerah, menciptakan lapangan kerja dan mengentaskan kemiskinan. Sedangkan dalam penyalurannya, belanja transfer ke daerah dan dana desa menggunakan basis kinerja.

Dana transfer ke daerah dan dana desa terbagi menjadi dua pendanaan. Pendanaan yang pertama yaitu transfer ke daerah sebesar Rp706,2 triliun dan pendanaan yang kedua untuk dana desa sebesar Rp60 triliun.

Dana transfer ke daerah terbagi menjadi komponen-komponen seperti Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp89,2 triliun, Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp401,5 triliun, dan Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) sebesar Rp62,4 triliun.

Selain itu, ada juga Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebesar Rp123,5 triliun, Dana Otsus, Dana Tambahan Infrastruktur dan Dana Keistimewaan DIY sebesar Rp21,1 triliun, Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp 8,5 triliun, dan Dana Desa sebesar 60 triliun.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menambahkan bahwa saat ini ada sekitar 37% dari APBD yang digunakan untuk belanja pegawai, sedangkan untuk belanja modal hanya sekitar 20%.

Selain itu, masih terlalu banyaknya program-program yang diusung oleh pemda, yaitu sekitar 19.500 program, tentu saja hal tersebut harus dikurangi.

“Kalau tidak fokus, pasti jadi tidak menghasilkan. Makanya Presiden selalu katakan fokus dan sederhana, sehingga bisa menghasilkan. Kurangi berbagai program itu, fokus pada tujuan mengurangi kemiskinan dan menciptakan keadilan,” tegasnya.

Sumber : beritasatu.com


Category: Berita Bisnis

Tags: , , , , ,