Kementerian Keuangan Pastikan Terus Buru Wajib Pajak Nakal

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan komitmennya untuk terus memburu Wajib Pajak (WP) yang sampai saat ini belum patuh terhadap kewajibannya.

Tindakan tersebut juga berlaku bagi mereka yang tidak melaporkan hartanya dengan benar ketika program Tax Amnesty atau pengampunan pajak.

“Kami sedang finalisasi dengan mensesneg untuk memfinalisasi RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah) sehingga bisa jelas bagi tim pajak,” kata Sri Mulyani usai rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (10/5/2017).

Dia menegaskan bahwa komitmen itu akan dituangkan dengan membentuk aturan turunan teknis pelaksanaan Pasal 18 ayat pertama Undang Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Dengan diadakannya aturan turunan tersebut, tentu hal itu akan memudahkan otoritas pajak mengejar Wajib Pajak yang tidak patuh.

Pasal 18 UU Pengampunan Pajak menyebutkan, Wajib Pajak yang memperoleh surat keterangan, kemudian ditemukan adanya data dan informasi mengenai harta yang belum atau kurang diungkapkan dalam surat pernyataan atas harta yang dimaksud, dianggap sebagai penghasilan yang diterima, atau diperoleh Wajib Pajak.

Undang Undang tersebut berlaku bagi Wajib Pajak yang tidak menyampaikan surat pernyataan sampai dengan periode fasilitas Tax Amnesty berakhir, atau Direktorat Jenderal Pajak menemukan data, atau informasi mengenai harta Wajib Pajak yang diperoleh sejak 1 Januari 1985, sampai dengan 31 Desember 2015, dan belum dilaporkan dalam surat pemberitahuan pajak penghasilan.

Harta yang dimaksud, dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diterima Wajib Pajak pada saat ditemukannya harta itu.

Hal tersebut berlaku paling lama tiga tahun, terhitung sejak UU Pengampunan Pajak berlaku. Bahkan, tambahan penghasilan tersebut bisa ditambah dengan sanksi administrasi sebesar 200 persen dari pajak penghasilan, sesuai dengan ketentuan UU.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa Kemenkeu bersama para pemangku kepentingan lainnya terus mengupayakan agar bisa segera menerbitkan aturan turunan pelaksanaan tersebut. Diharapkan, finalisasi aturan tersebut rampung pada semester satu tahun ini.

“Secepat mungkin, karena dokumen sudah disepakati. Baik itu interpretasi, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Sri Mulyani.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution juga mengakui, pasal 18 Ayat 1 UU Pengampunan Pajak tidak mengatur secara teknis mekanisme aturan mengenai hal tersebut. Maka dari itu, diperlukan aturan pelaksanaan yang lebih teknis, untuk mengakomodasi aturan yang sudah ada dalam UU Pengampunan Pajak.

“Kita buat aturannya supaya ada kepastian hukum. Karena di UU tidak rinci sekali diaturnya. KIta harus buat secara rinci tarifnya berapa, dendanya berapa, tapi saya belum mau bilang. Satu dua bulan lagi lah,” ujar Darmin..


Category: Berita pajak

Tags: , ,