Sri Mulyani Bakal Sederhanakan Aturan Pajak dan Cukai

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati tengah mengkaji rencana penghapusan sejumlah peraturan pajak dan penyederhanaan struktur tarif cukai yang dinilai menimbulkan kerumitan sehingga menurunkan tingkat kepatuhan masyarakat dan mempersulit proses pemungutan pajak. Hal ini dilakukan guna mengoptimalkan penerimaan negara.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga mengungkapkan bahwa penyederhanaan peraturan tersebut merupakan bagian dari reformasi di bidang perpajakan.

Beliau juga mengatakan kepada para wartawan usai rapat cabinet di Kantor Presiden, Jakarta beberapa waktu lalu, “Apa-apa yang bisa disederhanakan dan berbagai macam peraturan yang sifatnya eksepsional atau pengecualian, yang kemudian menimbulkan komplikasi dari sisi compliance-nya, juga dari sisi collection cost-nya,” katanya.

Seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwa pemerintah Indonesia hingga saat ini masih mengandalkan Cukai Hasil Tembakau (CHT) sebagai penerimaan Negara terbesar. Pada tahun 2017 ini saja, pemerintah telah menargetkan penerimaan cukai sebesar Rp 157,6 triliun. Dari angka tersebut, sekitar 95% atau Rp 149,9 triliun ditargetkan berasal dari cukai rokok.

Walaupun kontribusi Cukai Hasil Tembakau (CHT) terhadap penerimaan negara sangat besar, namun sepertinya masih banyak kerumitan di dalam struktur tarif cukai tembakau Indonesia. Hal ini yang menurutnya juga menyebabkan tingkat kepatuhan perusahaan rendah dan penerimaan negara dari cukai belum optimal.

Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Goro Ekanto mengakui, saat ini Kementerian Keuangan memiliki 12 lapisan dalam penetapan tarif cukai rokok dan berencana menyederhanakannya menjadi 9 lapisan.

Layer rencananya akan disederhanakan. Saat ini ada 12 layer. Mulai 2018 kita akan kurangi layer, mungkin menjadi 9 atau 8,” katanya.


Category: Berita pajak