Kemenkeu Cari Cara Pajaki Barang Digital

Pemerintah ingin mengenakan bea masuk untuk barang digital (digital goods) dari luar negeri yang masuk ke Tanah Air via transmisi elektronik. Pengenaan bea masuk ini akan diprioritaskan terlebih dahulu untuk industri yang mengimpor barang digital ke Indonesia.

Maka dari itu, pemerintah tengah mempelajari sejumlah skema yang diterapkan oleh negara lain, terkait kebijakan bea masuk untuk barang digital tersebut.

Untuk saat ini, Indonesia memiliki kebijakan bea masuk yang kurang lebih sama dengan Uni Eropa dan India.

Skema yang saat ini berlaku yakni pengenaan bea masuk barang digital melekat pada barang yang berwujud sehingga tidak bisa dikenakan jika barang digital tersebut masuk ke Tanah Air melalui transmisi tanpa bentuk fisik. Pemerintah ingin agar impor tanpa bentuk fisik itu membayar pajak bea masuk.

Oleh karena itu, saat ini pemerintah tengah menggodok aturan tersebut. Langkah itu seiring berakhirnya moratorium atas pengenaan bea masuk barang digital oleh World Trade Organization (WTO).

Kepala Bidang Kebijakan Kepabeanan dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Nasruddin Djoko Surjono mengtakan bahwa saat ini Kemenkeu tengah menyiapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) untuk mengatur bea masuk barang digital.

Namun, Nasruddin enggan merinci skemanya. “Pemerintah akan mengundang stakeholder terkait,” ujar Nasruddin, Selasa (12/12/2017).

Microsoft, salah satu pemain yang mengimpor barang tak berwujud mengaku akan menuruti aturan yang akan diterapakan oleh pemerintah tersebut. “Sebagai perusahaan platform teknologi dan produktivitas terdepan, Microsoft selalu mematuhi setiap peraturan yang berlaku di negara tempat kami beroperasi,” ujar juru bicara Microsoft Indonesia, Kamis (14/12/2017).

Ketua Umum Asosiasi eCommerce Indonesia (idEA) Aulia Marinto juga mengatakan bahwa rencana ini akan mewujudkan keadilan bagi pelaku bisnis yang memproduksi barang digital di Indonesia dan yang mengimpor dari luar negeri.

Sedangkan, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan bahwa perlu ada penetapan batas bea masuk untuk barang tak berwujud seperti halnya barang berwujud. “Harus ada benchmark terlebih dulu,” ujarnya.

Sumber : kontan.co.id


Category: Berita pajak

Tags: , , ,