Juni, Taksi Online Harus Buat Izin Jadi Angkutan Umum

Kendaraan pribadi berbasis online harus segera mengurus perizinan menjadi angkutan umum pada Juni 2017. Berdasarkan revisi Peraturan Menteri Perhubungan No 32 Tahun 2017 yang berlaku pada 1 April, pebisnis aplikasi online tersebut diberi waktu penyesuaian dengan aturan tersebut selama tiga bulan.

Di dalamnya terdapat 11 poin yang harus dipatuhi sebelum beroperasi pada Juni 2017. Meski dalam aturannya tidak boleh ekspansi sebelum perizinan selesai, kenyataannya beberapa kendaraan pribadi berbasis aplikasi malah semakin marak.

“Organda berharap semua kendaraan yang terintegrasi dengan aplikasi untuk mengikuti aturan sehingga ada kesetaraan dalam persaingan. Kuncinya ada di pemerintah. Kalau enggak tegas juga ya sama saja, itu aturan mau direvisi atau diapain juga,” ujar Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) DKI Jakarta Shafruhan Sinungan kemarin.

Seperti diketahui, menjelang akhir Mei ini saja Organda tidak melihat keseriusan pebisnis aplikasi untuk mengikuti aturan resmi menjadi angkutan umum.

Shafruhan mendesak pemerintah, khususnya Pemprov DKI Jakarta, bertindak tegas terhadap pebisnis aplikasi yang tidak mengikuti aturan.

Pengamat transportasi Universitas Tarumanagara Leksmono Suryo Putranto juga sepakat dengan Organda agar pemerintah menunjukkan tindakan tegas dalam menertibkan angkutan online, bukan justru memberikan kesempatan dengan merevisi aturan.

Untuk menindak tegas dalam menertibkan angkutan online itu, pemerintah harus menggandeng aparat penegak hukum lantaran kewenangannya ada di aparat sehingga pemilik angkutan online mendapatkan efek jera.

“Satu-satunya solusi menyetarakan persaingan taksi online dan konvensional adalah menjalankan mekanisme penegakan hukum. Jangan payung hukumnya yang menyesuaikan angkutan. Kalau penegakan hukum soal regulasi ditegakkan pastinya tidak akan ada konflik antara taksi online dan konvensional,” ungkapnya.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan, dari 11 poin revisi Permenhub No 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek, Pemprov DKI hanya berwenang mengeluarkan izin kir dan melarang mereka untuk beroperasi apabila tidak berizin.

Dari total 20.000 lebih kendaraan aplikasi, Dishub hanya menerima 12.000 yang direkomendasikan pemerintah pusat untuk diakomodasi uji kir. Namun dari 12.000 hanya sekira 7.531 kendaraan yang mengikuti uji kir.

“Memang kewenangannya ada di penegak hukum, kami cuma bisa membantu menertibkan mereka,” ujar Andri.

Menurut dia, penetapan tarif atas dan tarif bawah, pembatasan kuota ataupun pemasangan stiker yang menjadi poin revisi Permenhub No 32 Tahun 2016 merupakan kewenangan Badan Pengelola Transportasi Jakarta (BPTJ).

DOWNLOAD GRATIS:

Ebook Tutorial
e-Faktur Lengkap!

Isi form di bawah ini, ebook akan langsung kami kirim ke alamat email yang Anda gunakan di bawah ini!
KIRIM EBOOK SEKARANG

Category: Berita Bisnis

Tags: , , ,