Jokowi Dorong Investment Grade

Jokowi Dorong Investment Grade – Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap naiknya peringkat Indonesia menjadi investment grade atau layak investasi oleh sejumlah lembaga rating internasional tidak hanya dirasakan investasi portfolio atau saham saja melainkan juga bisa dinikmati oleh sektor riil guna menyokong ekonomi Indonesia.

“Saya minta agar ada tindak lanjut dari kita sehingga efek positif tidak hanya dinikmati pada investasi portofolio, di saham, tetapi efek positif yang lain juga bisa mendorong sektor riil menumbuhkan perekonomian,” ujar Jokowi di Istana Bogor, Senin 29 Mei 2017.

Pada 19 Mei 2017, S&P menaikkan sovereign credit rating Indonesia dari BB+ menjadi BBB- dengan outlook stabil. Dengan begitu, status layak investasi (investment grade) telah disandang Indonesia dari tiga lembaga pemeringkat internasional, yakni S&P, Fitch Ratings, dan Moody’s.

Jokowi juga mengungkapkan bahwa status layak investasi yang sudah diraih Indonesia menunjukkan Indonesia mampu mengelola ekonomi dengan baik, dari sisi fiskal dan moneter. Maka, langkah selanjutnya yakni mendorong status layak investasi ini dapat dimanfaatkan oleh pelaku sektor rill dan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat.

“Tetapi yang paling penting adalah bagaimana mendorong efek positif investment grade betul-betul bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Tadi sudah saya sampaikan agar ini didorong oleh kementerian yang berkaitan dengan ini agar sektor riilnya ikut bergerak,” ujar Jokowi.

Jokowi mengaku bahwa ada kendala-kendala yang harus dihadapi dalam masuknya arus uang, modal dan investasi, hal tersebut yang harus diperbaiki. Dia pun kembali menyoroti penyederhanaan izin.

Dia meminta Menko Perekonomian Darmin Nasution untuk melihat lebih jelas lagi. Sehingga, perizinan yang menghambat itu bisa disederhanakan.

“Sehingga arus masuk investasi yang ada betul-betul tidak terganggu karena kerumitan di bidang perizinan,” ujarnya.

Terkait perizinan, Jokowi melihat masih ada kementerian yang mengeluarkan perizinan tapi justru malah memperumit investasi.

“Permen-permen yang baru cegah agar jangan sampai keluar. Kalau memang terpaksa harus mengeluarkan itu, bicarakan terlebih dulu dalam rapat terbatas,” kata Jokowi.

Jokowi mencontohkan di Kementerian Perdagangan (Kemendag). Ia meminta dikaji lagi, apakah masih diperlukan larangan terbatas (lartas). Kenapa tidak bisa langsung dari pergantian kuota dan masuk ke tarif.

“Ini akan memudahkan controlling-nya dan tentu saja akan lebih menaikkan sisi penerimaan negara,” ujar Jokowi.

DOWNLOAD GRATIS:

Ebook Tutorial
e-Faktur Lengkap!

Isi form di bawah ini, ebook akan langsung kami kirim ke alamat email yang Anda gunakan di bawah ini!
KIRIM EBOOK SEKARANG

Category: Berita Bisnis

Tags: , , ,