Intip Data Perbankan, Ditjen Pajak Wajib Revisi Aturan Ini

Pembahasan tentang revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta Undang-Undang Perbankan diharapkan segera dilakukan pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Hal tersebut harus segera dilakukan sebagai dukungan penuh atas diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Akses Informasi Keuangan.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis Yustinus Prastowo memandang bahwa kewenangan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dalam mengakses data harus diimbangi dengan akuntabilitas, yakni klausul kerahasiaan (confidentiality) dan pengamanan data (safe guard) yang menjamin perlindungan nasabah atau Wajib Pajak dari penyalahgunaan data.

“Perlu jaminan, bahwa klausul ini akan dimasukkan dalam revisi UU KUP dan UU Perbankan, pengembangan sistem teknologi informasi termasuk SOP (standar operasional prosedur), pengawasan internal yang ketat. Serta sanksi berat bagi pejabat atau pegawai yang melakukan pelanggaran,” ujar Prastowo, melalui keterangan tertulisnya Jakarta, 24 Mei 2017.

Prastowo mengungkapkan bahwa Perppu yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 8 Mei lalu memang menjadi pintu pembuka untuk memadukan identitas Wajib Pajak maupun aktivitas ekonomi yang dilakukan para pembayar pajak.

Terlebih, otoritas pajak perlu sinkroniasi harta para Wajib Pajak yang dalam sembilan bulan terakhir memanfaatkan fasilitas tax amnesty (pengampunan pajak) yang diberikan pemerintah.

“Sehingga, pekerjaan rumah berikutnya adalah integrasi NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) ke NIK (Nomor Induk Kependudukan),” ungkap Prastowo.

Ia juga menilai, maka dari itu era keterbukaan informasi diharapkan menjadi momentum pemerintah untuk melakukan reformasi sistem keuangan, termasuk melanjutkan perbaikan di bidang regulasi, model insentif, kepastian hukum, serta administrasi yang mendukung kepercayaan investasi terhadap Indonesia.

Ia menegaskan bahwa parlemen pun diharapkan bisa segera mengesahkan Perppu tersebut menjadi Undang-Undang, lantaran bersifat urgensi.

Sebab, payung hukum tersebut merupakan syarat utama bagi Indonesia untuk bertukar informasi keuangan dengan negara-negara lain demi kepentingan perpajakan.

“Kegagalan mengambil langkah cepat dan tepat akan merugikan Indonesia, karena rusaknya kredibilitas, ancaman pengucilan, dan kemungkinan dimasukkan dalam daftar hitam yuridiksi rahasia,” tegasnya.

DOWNLOAD GRATIS:

Ebook Tutorial
e-Faktur Lengkap!

Isi form di bawah ini, ebook akan langsung kami kirim ke alamat email yang Anda gunakan di bawah ini!
KIRIM EBOOK SEKARANG

Category: Berita pajak

Tags: , ,