Indonesia Sepakati Kerjasama Dunia Cegah Pengemplangan Pajak

Prancis pada 7 Juni 2017, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati secara resmi menandatangani Multilateral Instrument on Tax Treaty di Paris. Dengan kerja sama yang juga ditandatangani oleh 68 negara lainnya, Indonesia pun bisa mengamankan penerimaan pajak dengan mencegah penghindaran pajak.

Mengutip akun instagram Sri Mulyani, Kamis malam, 8 Juni 2017, penghindaran pajak yang bisa dicegah yaitu dalam bentuk penyalahgunaan tax treaty, penghindaran yang dilakukan Bentuk Usaha Tetap dengan memecah fungsi organisasi, memecah waktu kontrak, rekayasa kontrak, rekayasa kepemilikan, yang bertujuan menghindari kewajiban perpajakan di Indonesia.

“MLI merupakan upaya bersama secara global untuk mencegah praktik yang dilakukan wajib pajak atau badan usaha untuk mengalihkan keuntungan, dan menggerus basis pajak suatu negara atau disebut sebagai base erosion of profit shifting,” kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

Penandatanganan kerja sama tersebut juga sebagai tindak lanjut dari keikutsertaan Indonesia dalam kesepakatan pertukaran informasi untuk keperluan perpajakan, yang sebelumnya pun telah dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017, dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2017 sebagai pelaksanaan keikutsertaan tersebut.

Sri Mulyani menambahkan, upaya tersebut dilakukan di tengah situasi genting dan mendesak, agar Indonesia tidak dikategorikan sebagai negara yang tidak patuh atas kesepakatan global. Bahkan yang lebih parah, Indonesia terancam masuk dalam daftar hitam yang tentu saja akan merugikan Indonesia secara keseluruhan di bidang perpajakan.

“Tanpa kerja sama internasional, para wajib pajak kita, terutama 1-5 persen terkaya dan badan usaha akan mudah menghindari kewajiban membayar pajak,” tambah Ani, sapaan akrab Sri Mulyani Indrawati.

Sebagai informasi, MLI merupakan modifikasi pengaturan tax treaty secara serentak, sinkron, simultan, dan efisien, tanpa melalui proses negosiasi bilateral.

Setelah Indonesia dan 68 negara lain yang menandatangani perjanjian tersebut, 30 negara lain direncanakan akan menyusul menandatangani perjanjian serupa.


Category: Berita pajak

Tags: , , ,