Holding BUMN Tingkatkan Daya Saing Nasional

Pemerintah telah memastikan bahwa pembentukan induk perusahaan (holding) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bertujuan untuk meningkatkan daya saing nasional.

“Kami ingin membangun daya saing. Itu enggak mungkin dengan satu BUMN, tapi harus versinergi dari beberapa BUMN,” ujar Wianda Pusponegoro, Staf Khusus Menteri BUMN saat diskusi Forum Merdeka Barat 9 dengan mengusung tema “Mengapa Perlu Holding BUMN?” di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Selasa (05/12/2017).

Wianda mengatkan bahwa pembentukan holding sektoral BUMN ini juga bertujuan untuk menjadikan BUMN lebih tangguh dan mampu meningkatkan kinerjanya.

“Besar, kuat, dan lincah itu hanya kata sifat saja. Tujuan akhirnya adalah agar BUMN lebih mampu melayani masyarakat, karena BUMN pada dasarnya milik rakyat,” paparnya.

Holding sektoral BUMN perlu dilakukan untuk menjamin pendanaan mandiri yang berkesinambungan. Dengan begitu, BUMN tidak lagi bergantung pada Angggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), percepatan dan penguatan sektoral, hingga menjadi regional champion dengan memperkuat kapabilitas, menyelaraskan operasi, dan mencapai sinergi.

Lebih lanjut ia menegaskan bahwa dengan adanya holding BUMN ini bukanlah untuk menjual BUMN ke swasta. Sebab, mayoritas saham BUMN masih dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Selain itu, pemerintah juga tetap akan mengawasi pengelolaan BUMN tersebut.

“Siapa sih yang menjadi cangkangnya holding? Kalo nanti jadi holding, peran pemerintah berkurang pada masing-masing holding? Itu tidak benar, karena yang menjadi anggota holding itu 100 persen milik pemerintah. Pemerintah full mengontrol di sana,” tegasnya.

Selain itu, Isa Rachmatawarta selaku Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan juga mengatakan bahwa holding BUMN membuka peluang untuk masuknya modal dari swasta.

Dengan begitu, APBN yang awalnya dialokasikan untuk membiayai BUMN bisa dialihkan ke program prioritas dari pemerintah, yang salah satunya ialah pemerataan ekonomi.

“APBN untuk kebutuhan sosial yang perlu dibangun. Pemerintah harus membangun wilayah pinggiran yang secara komersial tidak mungkin dibangun swasta atau BUMN. Sehingga pemerataan terwujud,” ujar Isa.

Isa menambahkan bahwa Holding BUMN tidak akan mengurangi kewajiban BUMN terhadap negara. Setoran pajak dan deviden BUMN tidak berkurang dengan proses itu. Bahkan, porsi saham pemerintah di dalam BUMN pun tidak akan berkurang.

“Saham merah putih tetap ada di masing-masing BUMN, yakni saham seri A,” tambahnya.

Dirinya menekankan, holding BUMN adalah proses awal yang akan diikuti proses-proses lain yang lebih strategis. Dengan demikian, BUMN Indonesia bisa bersaing, tidak hanya di skala nasional tapi juga di tingkat global.

Sumber: kompas.com


Category: Berita Bisnis

Tags: , , ,