Perusahaan Over the Top (OTT) kini menjadi sasaran pemerintah untuk pemungutan pajak. Indonesia, memang bukan satu-satunya negara yang mengincar Google, Facebook, Twitter, dll. agar patuh pada kewajiban pajaknya. Di dunia, setidaknya ada tiga negara lain yang sedang mengejar perusahaan provider digital ini yaitu Inggris, Perancis dan Italia. Sejauh ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) masih terus mendalami potensi nilai penerimaan pajak yang selama ini tidak dibayarkan oleh perusahaan OTT.

Dalam pernyataannya, Kepala Kantor Wilayah Jakarta Khusus DJP, Muhammad Hanif mengatakan bahwa sudah ada langkah yang ditempuh untuk mengumpulkan data terkait aktivitas bisnis keempat perusahaan. Rencana pemungutan pajak ini kemudian berujung pada ketegasan pemerintah dalam menggiring perusahaan OTT agar mau mematuhi kewajibannya.

twitter-bing-facebook-google-tak-mau-bayar-pajak

image source : google.com

Menkominfo Rudiantara mengatakan semua penyedia layanan Over the Top harus berbentuk Badan Usaha Tetap (BUT) jika ingin melanjutkan layanannya. Tentu saja polemik pajak untuk penyedia provider digital ini sangat menarik untuk dilihat lebih dalam. Oleh karena itu, beberapa waktu lalu membuat jajak pendapat Pro Kontra dengan memberikan pernyataan “Pajaki atau Blokir Facebook, Google dan Twitter”.

Perputaran Iklan Digital Sampai triliunan rupiah

Sementara Itu Kemenkominfo mencatat putaran uang iklan digital di Indonesia mencapai 800 juta dollar AS atau setara Rp 10,7 triliun. Sayangnya tak satupun dari nilai tersebut yang kena pajak karena adanya celah pada aturan hukum.

Perusahaan internet seperti Google, Facebook dan Twitter, saat ini sudah membuat kantor representative di Indonesia. Tiga perusahaan teknoloigi ini juga memiliki jumlah pengguna yang sangat besar di tanah air.

Saat ditemui dalam kesempatan terpisah, Menkominfo Rudiantara mengatakan laporan pajak perusahaan internet yang sudah ada di Indonesia akan diawasi lebih ketat.

“Google punya kantor di Indonesia, tapi transaksi digitalnya tidak melalui kantor tersebut. Ini yang sedang kami usut dan coba luruskan,” terangnya.

Kemenkominfo juga mengonfirmasi bahwa kementerian sedang menyusun sebuah aturan terkait penyedia layanan streaming, pesan instan, hingga situs media sosial. Tujuannya adalah mengendalikan konten yang bertema terorisme serta pornografi, hingga soal kepentingan pemerintah untuk menarik pajak dari penyedia layanan. Jika perusahaan tersebut tidak mengikuti aturan yang akan dikeluarkan, maka pemerintah akan mengurangi bandwidth aksesnya atau memblokir sepenuhnya.

Sumber: Kompas.com

DOWNLOAD GRATIS:

Ebook Tutorial
e-Faktur Lengkap!

Isi form di bawah ini, ebook akan langsung kami kirim ke alamat email yang Anda gunakan di bawah ini!
KIRIM EBOOK SEKARANG

Category: News

Tags: , ,