Gerbang Pembayaran Nasional Bisa Banjiri Penerimaan Pajak

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menilai bahwa sistem gerbang pembayaran nasional yang baru diluncurkan oleh Bank Indonesia (BI) pada Senin (4/12/2017), berpotensi bakal meningkatkan sumber penerimaan pajak.

Sri Mulyani mengatakan bahwa seluruh data transaksi masyarakat di perbankan bisa terekam secara rinci oleh BI melalui sistem ini. Sistem gerbang pembayaran nasional ini juga dapat digunakan oleh pemerintah untuk mengawasi kepatuhan pembayaran pajak para wajib pajak (WP).

“Jadi saya akan tahu ke mana transaksi masyarakat. Ujungnya, itu akan menjadi basis data yang penting untuk kewajiban perpajakan yang adil,” ujarnya saat peluncuran sistem gerbang pembayaran nasional di Gedung BI, Jakarta.

Hal ini akan meringankan kerja dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) karena bisa melihat data subjek dan objek pajak yang harus dibayar masyarakat dengan mudah. Ke depan, diharapkan tidak ada lagi celah bagi WP yang tidak patuh untuk menyembunyikan transaksi dan harta yang dimiliknya.

“Jadi ini lebih baik dari sisi tata kelola dan memberi kapastian dari hak dan kewajiban wajib pajak, serta mengurangi potensi fiskus membuat data (perpajakan) sendiri,” ujar Ani, sapaan akrabnya.

Walaupun begitu, masyarakat tidak perlu khawatir akan penghimpunan data yang dilakukan oleh BI dan pemerintah ini. Pasalnya, Ani menegaskan bahwa DJP akan tetap berlaku adil.

“Kalau memang tidak kena pajak ya tidak kena pajak, jadi kami bentuk Indonesia yang semakin adil dan makmur,” tegasnya.

Selain itu, Ani melihat bahwa ada nilai tambah lain bagi kementeriannya dari sistem ini, yakni akan mempermudah dan menghemat biaya transfer Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mencatat bahwa ada sekitar Rp2.220 triliun belanja negara yang harus ditransfer Kemenkeu sebagai pengelola uang negara kepada Kementerian/Lembaga (K/L), pemerintah daerah (Pemda), hingga 30 satuan kerja di seluruh Tanah Air pada tahun depan.

“Supaya uang (APBN) lebih banyak untuk rakyat bukan untuk perbankan. Dengan makin efisien ini, maka tidak ada alasan kalau nantinya masih dibutuhkan fee (biaya) transaksi (transfer),” paparnya.

Maka dari itu, ia berharap kedepannya seluruh infrastruktur dan teknologi pendukung untuk mematangkan gerbang pembayaran nasional ini bisa ditingkatkan oleh BI dan pemerintah, sehingga layanan kepada masyarakat bisa terus membaik.

Rudiantara, Menteri Komunikasi dan Informatika mengatakan bahwa ke depan pemerintah memang akan terus meningkatkan penjaminan infrastruktur bagi sistem ini, khususnya di bidang koneksi dan teknologi.

“Dari sisi infrastruktur, pemerintah tentu terus membangun, misalnya Palapa Ring itu insyaallah akan selesai pada 2019. Jadi nantinya tidak akan lagi ada kabupaten atau kota yang tidak punya konektivitas dengan kecepatan tinggi, termasuk untuk layanan perbankan,” ujarnya.

Adapun dengan sistem ini, seluruh bank akan bisa melakukan transfer dengan mudah dan cepat. Selain itu, biaya transfer yang saat ini sekitar 2-3 persen per transaksi akan dipangkas menjadi satu persen.

Agus Martowardojo selaku Gubernur BI berharap dengan sistem ini akan membuat layanan perbankan kepada masyarakat kian cepat, mudah, dan murah. Selain itu, ini bisa menghemat investasi perbankan untuk menghadirkan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan sistem Electronic Data Capture (EDC) bagi nasabah perbankan.

Sumber : cnnindonesia.com


Category: Berita Bisnis , Berita pajak

Tags: , , ,