Gebrakan Dirjen Pajak Baru

Akhir November kemarin, menjadi momentum penting untuk masa depan keuangan Indonesia. Sebab, hari itu Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati resmi melantik Robert Pakpahan sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak yang baru untuk menggantikan posisi Ken Dwijugiasteadi yang memasuki masa pensiun.

Di tengah penerimaan negara yang sedang genting dan cenderung seret, tentu tidak ada lagi masa bulan madu. Apalagi Robert bukan orang baru di kantor pajak. Tidak salah jika Sri Mulyani membebankan tugas berat kepada Robert. “Saya minta kepercayaan sebagai institusi publik itu yang paling penting,” ujarnya, saat pelantikan.

Sri Mulyani meminta agar Robert dapat mengoptimalkan data-data yang sudah dimiliki oleh kantor pajak, tanpa membuat ketakutan maupun kekhawatiran pembayar pajak. Bukan hanya itu, setoran juga harus tetap lancar.

Untuk diketahui, per November 2017 penerimaan pajak baru mencapai Rp 988 triliun, atau sekitar 77% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017 yang sebesar Rp 1.283,57 triliun. Dengan kata lain, Robert harus kerja ekstra keras untuk memenuhi setoran sebesar Rp 296 triliun lagi.

Namun, tampaknya Robert tidak bakal bisa berbuat banyak untuk menyelamatkan penerimaan pajak tahun ini. Kalaupun bisa mencapai 90% dari target seperti tahun tahun sebelumnya juga dinilai sudah bagus.

Jangka panjang pajak tengah menunggu surat sakti dari presiden, yakni Peraturan Presiden (Perpres) yang berisi aturan mengenai pengadaan sistem administrasi perpajakan (core tax administration system) yang bisa meningkatkan pelayanan pajak dan mendukung penerimaan negara.

Dengan menggunakan sistem tersebut, maka dapat menyatukan data semisal rekening pembayar pajak, merekam pemeriksaan, menagih, dan menerima informasi dari luar sistem perpajakan semisal informasi transaksi keuangan, pertanahan, pemilikan mobil, dan aset lain.

Jika lancar sistem ini bisa dipakai tahun 2019. Dengan sistem ini tentunya tidak ada tempat lagi bagai wajib pajak untuk berkelit dari kewajiban pajaknya.

Di luar itu, kantor pajjak tengah berupaya mendorong perbaikan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP).

Poin yang ingin direvisi diantaranya adalah tata cara pengajuan keberatan yang ingin di kembalikan ke sistem lama sebelum 2007. Di sistem lama, jika wajib pajak mau komplain, maka mereka harus lebih dulu melunasi kewajibannya sesuai dengan ketetapan kantor pajak.

Hal itu dikarenakan pengalaman dengan aturan yang berlaku, sekarang wajib pajak banyak yang komplain dan cuma membayar separuh dari pengakuan kewajiban mereka, saat pajak menang tagihan jadi menumpuk. Poin ini yang bisa menjadi senjata menggenjot setoran tanpa perlu melakukan ijon seperti masa lalu.

Tantangan lain dari luar adalah negara-negara maju maupun negara tetangga tengah jor-joran menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) badan usaha. Mulai dari Amerika Serikat yang memangkas PPh Badan dari 35% menjadi 15%, lalu Vietnam turun dari 22% ke 20% lalu turun lagi menjadi 17%.

Sumber: Harian Kontan


Category: Berita pajak

Tags: , , ,