Fasilitas Perpajakan Baru : Pembebasan dan Pengurangan PPh Badan Untuk Industri Pionir

(Composed by Hanhan, hanhan_h@yahoo.com, twitter @hanhan112)

 

Fasilitas Perpajakan BaruFasilitas Perpajakan Baru Pada dasarnya pembayaran pajak adalah pengalihan sumberdaya dari sektor privat (perusahaan) ke sektor publik. Salah satu akibat pemindahan sumber daya tersebut akan mempengaruhi daya tarik investasi usaha di sektor privat. Akibat lanjutannya bila investasi di sektor usaha berkurang maka ujung-ujungnya penerimaan pajak juga akan berkurang. Oleh karena itu pemindahan sumber daya tersebut perlu diatur sedemikian sehingga tidak mengganggu sektor privat (perusahaan). Lebih jauh lagi untuk menciptakan investasi-investasi baru perlu dibuat stimulus agar tercipta subjek pajak baru yang potensial.

Stimulus tersebut telah diciptakan oleh pemerintah dengan mengeluarkan berbagai fasilitas perpajakan, salah satunya yang paling terbaru adalah berupa Pembebasan PPh badan (tax holiday) selama 5-10 tahun. Fasilitas ini diberikan kepada perusahaan baru bagi yang tergolong perusahaan yang bergerak di bidang industri pionir. Ketentuan ini terdapat dalam PMK No. 130/PMK.011/2011 tentang “Pemberian Fasilitas Pembebasan Atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan”. Yang dimaksud dengan industri pionir berdasarkan PMK tersebut adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, dan memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

Fasilitas Perpajakan Baru tersebut tidak hanya membebaskan PPh selama 5-10 tahun, tetapi setelah berakhirnya pemberian fasilitas masih bisa mendapat tambahan fasilitas berupa pengurangan PPh badan sebesar 50% (lima puluh persen) dari PPh terutang selama 2 (dua) tahun pajak. Serta apabila berdasarkan pertimbangan kepentingan mempertahankan daya saing industri nasional dan nilai strategis dari kegiatan usaha tertentu, Menteri Keuangan dapat memberikan fasilitas pembebasan atau pengurangan PPh badan dengan jangka waktu melebihi jangka waktu 10 tahun dan tambahan 2 tahun tersebut.

Selengkapnya, kriteria investor yang berhak menerima insentif pajak ini adalah:

  1. Industri pionir, yaitu: industri logam dasar; pengilangan minyak bumi dan/atau kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi dan gas alam (petrokimia); permesinan; bidang sumber daya terbarukan; dan peralatan telekomunikasi;
  2. Mempunyai rencana penanaman modal baru yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi berwenang paling sedikit Rp 1 triliun;
  3. Menempatkan dana di perbankan Indonesia paling sedikit 10% dari rencana total penanaman modal dan tidak boleh ditarik sebelum saat dimulainya pelaksanaan realisasi penanaman modal;
  4. Berstatus sebagai badan hukum Indonesia yang pengesahannya paling lama 12 bulan sebelum ketentuan ini berlaku;
  5. Telah merealisasikan seluruh penanaman modalnya;
  6. Telah berproduksi secara komersial.

Setelah Wajib Pajak memperoleh fasilitas tersebut, mereka harus menyampaikan laporan secara berkala kepada Direktur Jenderal Pajak dan komite verifikasi pemberian Fasilitas Perpajakan Baru mengenai hal-hal sebagai berikut:

  1. Laporan penggunaan dana yang ditempatkan di perbankan di Indonesia, yaitu dana yang ditempatkan di perbankan Indonesia paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total rencana penanaman modal dan minimal paling sedikit Rp.1.000.000.000.000,-(1 triliun).
  2. Laporan realisasi penanaman modal yang telah diaudit

Untuk mendapatkan fasilitas ini Wajib Pajak dapat menyampaikan permohonan kepada Menteri Perindustrian atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Kemudian Menteri Perindustrian atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal setelah berkoordinasi dengan menteri terkait, menyampaikan usulan kepada Menteri Keuangan, dengan melampirkan fotokopi:

  1. kartu Nomor Pokok Wajib Pajak;
  2. surat persetujuan penanaman modal baru yang diterbitkan oleh Kepala Badan koordinasi Penanaman Modal, yang dilengkapi dengan rinciannya; dan
  3. bukti penempatan dana di perbankan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c

Penyampaian usulan tersebut harus disertai dengan uraian penelitian mengenai hal-hal sebagai berikut:

  1. ketersediaan infrastruktur di lokasi investasi;
  2. penyerapan tenaga kerja domestik;
  3. kajian mengenai pemenuhan kriteria sebagai Industri pionir;
  4. rencana tahapan alih teknologi yang jelas dan konkret; dan
  5. adanya ketentuan mengenai tax sparing di negara domisili

Tax sparing adalah pengakuan pemberian fasilitas pembebasan dan pengurangan dari Indonesia dalam penghitungan Pajak Penghasilan di negara domisili sebesar fasilitas yang diberikan.

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memperoleh fasilitas, berlaku ketentuan sebagai berikut:

  1. atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari kegiatan usaha yang memperoleh fasilitas pembebasan PPh badan, tidak dilakukan pemotongan dan pemungutan pajak selama periode pemberian fasilitas pembebasan PPh badan sesuai jangka waktu pemberian fasilitas pembebasan;
  2. atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak di luar kegiatan usaha, tetap dilakukan pemotongan dan pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan

Wajib Pajak yang memperoleh fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan, tetap melaksanakan kewajiban pemotongan dan pemungutan pajak kepada pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan

Wajib Pajak yang telah memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan, tidak dapat memperoleh fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan ini dan sebaliknya.

Usulan untuk memberikan fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan ini, harus diajukan oleh Menteri Perindustrian atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, dalam jangka waktu selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan ini.

.

Jika ada tertarik mengenai pajak, kami sangat menganjurkan untuk bisa mengikuti pelatihan yang kami agendakan setiap bulanya dengan debrbagai tpoik training pajak https://solusibisnis.co.id/events-list

.

PT SINERGI SOLUSI BISNIS | THE REAL BUSINESS SOLUTIONS

Konsultan Pajak Indonesia | Informasi Training Indonesia
Head Office:
Menara Palma lantai 12 Jl HR Rasuna Said Blok X-2 Kav. 06 Kuningan jakarta 12950

Branch Office:
Jln Kayu Manis No C1 Jakarta Timur 13530, Indonesia
Tel : (021) 8012521
Email : info@solusibisnis.co.id
Website : www.solusibisnis.co.id


Category: Pajak

Tags: , ,