Topik:Pengenaan PPH Atas Harta Bersih Yang Diperlakukan Sebagai Penghasilan, Manajemen Pajak Pasca Keterbukaan Informasi dan Update Peraturan Pajak Terkini
Waktu:Selasa, 14 November 2017 | Pkl 09.00 – 17.00 WIB
Tempat:Hotel Puri Denpasar, Jakarta Selatan (lihat peta)
Investasi:Rp 1.500.000 – Rp 1.900.000
Fasilitas:2x coffee break dan 1x makan siang, Sertifikat, Modul, dan Workshop Kit

 

Latar Belakang

Setelah berakhirnya masa pengampunan pajak, sebagai wujud konsistensi kebijakan dan memberikan kepastian hukum, maka pemerintah menjalankan kewenangannya dalam melaksanakan kelanjutan amanat UU pengampunan pajak terkait sanksi pasal 13 dan 18. Dimana Dirjen Pajak mempunyai kewenangan untuk mengenakan sanksi bagi WP yang ikut pengampunan pajak repatriasi namun tidak jadi repatriasi, atau deklarasi tapi mengalihkan harta ke luar negeri, atau ditemukan harta yang tidak diikutsertakan dalam tax amnesti.
Menurut Dirjen Pajak ditengarai masih banyak WP yang ikut Tax Amnesty tapi tidak seluruhnya harta tersebut diikutsertakan dalam Tax Amnesty. Training ini akan mengupas tentang beberapa aturan pajak yang terkait pengawasan DJP pasca tax amnesty dan pemajakan harta bersih yang dianggap penghasilan, serta manajemen pajak pasca era keterbukaan informasi. Selain itu akan dibahas juga beberapa aturan perpajakan terbaru. Selengkapnya di bawah ini kami sajikan outline materi training tsb.

 

Materi Pembahasan

Pengenaan PPh atas harta bersih yang diperlakukan sebagai penghasilan

  • Ketentuan pengampunan pajak: daluwarsa, sanksi pasal 13 dan 18.
  • Ketentuan pengisian daftar harta dan kewajiban pada SPT PPh tahunan orang pribadi.
  • Pengertian harta bersih yang diperlakukan sebagai penghasilan.
  • Tarif PPh harta bersih yang belum dilaporkan dalam pengampunan pajak dan SPT.
  • Pengecualian ketentuan pengenaan PPh atas harta bersih yang diperlakukan sebagai penghasilan.
  • Contoh perhitungan PPh atas harta bersih yang dianggap sebagai penghasilan.

Implikasi keterbukaan informasi – 2017

  • Peraturan keterbukaan informasi.
  • Implikasi keterbukaan informasi bagi wajib pajak.
  • Manajemen perpajakan bagi WP pasca keterbukaan informasi.

Update peraturan Perpajakan terkini

  • Peraturan Saat Penentuan Deemed Dividen yang diperoleh dari luar negeri.
  • Peraturan tentang bukti potong elektronik PPh pasal 23.
  • Peraturan terkait pembuktian kewajaran harga trasnfer transaksi afiliasi.
  • Peraturan tentang kuasa wajib pajak.

 

Pemateri

Hanhan Haeruman. SE, AK, CA

Berpengalaman bekerja di konsultan pajak 20 (dua puluh) tahun dengan pengalaman terakhir sebagai konsultan transfer pricing documentation sejak tahun 2010. Selain sebagai konsultan pajak juga sebagai instruktur perpajakan di berbagai lembaga pelatihan pajak diantaranya di FEUI dan IKPI

Formulir Pendaftaran Training dan Seminar
  1. [wajib]
  2. [wajib]
  3. (email aktif)
  4. [wajib]
  5. [wajib]
  6. [wajib]
  7. [wajib]
  8. [wajib]
  9. [wajib]
 

 

PT SINERGI SOLUSI BISNIS – THE REAL BUSINESS SOLUTIONS

Business Consulting | Provider Training | Informasi Training Indonesia
Jln Raya Inpres No. 42 Batu ampar, Kramatjati, Jakarta Timur, Indonesia 13540
Telepon: (021) 228-069-13 | Email: info@solusibisnis.co.id | Website: solusibisnis.co.id