DJP Klaim Punya Data yang Lebih Mutakhir

Beberapa waktu lalu, dunia dihebohkan dengan laporan investigasi global mengenai rahasia finansial kaum kaya dan berkuasa Paradise Papers yang dirilis oleh International Consortium of Investigative Journalist (ICIJ). Sebelumnya, ICIJ juga pernah merilis laporan serupa yang bernama Panama Papers.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melihat, dengan adanya laporan-laporan dari negeri surga pajak itu nantinya tidak bakal lagi istimewa. Hal itu dikarenakan, DJP akan bisa mendapatkan informasi yang serupa tersebut dari negeri surga pajak lewat program Automatic Exchange of Information (AEoI) yang akan berjalan pada tahun 2018 mendatang.

“Poin saya ini bukan sesuatu yang luar biasa, Panama dan Paradise Papers itu. Dengan AEoI dan EoI by request, kami punya optimisme yang lebih bagus lagi. Kami sudah mengarah ke sana,” ujar Hestu Yoga Saksama, Direktur Pelayanan dan Penyuluhan (P2) Hubungan Masyarakat (Humas) DJP.

Meski demikian, Hestu tidak menyangkal bahwa adanya informasi seperti Paradise dan Panama Papers akan sangat berguna bagi kerja fiskus. Pasalnya, data yang ada bisa dimanfaatkan untuk ditindaklanjuti kepada wajib pajak terkait.

“Paradise dan Panama Papers akan bisa tercover dengan AEoI. Hadirnya laporan seperti ini kemarin sangat berguna. Banyak data yang kami manfaatkan, mereka juga mau akhirnya ikut amnesti pajak,” jelasnya.

Leli Listianawati selaku Kepala Subdit Direktorat Perpajakan Internasional DJP Kemenkeu mengatakan bahwa kemampuan DJP untuk mengumpulkan data nasabah Warga Negara Indonesia (WNI) dari negara lainnya juga akan didukung dengan langkah Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) yang tengah merayu negara-negara dengan potensi menjadi lokasi baru untuk tujuan penyembunyian harta dari pajak (tax haven) untuk ikut AEoI.

“Ada negara yang disinyalir akan jadi hub baru untuk menyembunyikan pajak, atau juridiction relevance to AEoI,” ujarnya.

Leli menyebutkan, dari yang awalnya sebanyak 102 negara, kini yang berkomitmen untuk jalankan AEoI menjadi 146 negara.

“Di mana 49 negara berkomitmen bertukaran informasi di 2017, dan 53 di September 2018, semua negara sudah melaksanakan pertukaran informasi, kecuali negara yang terkena badai Karibia,” jelasnya.

Sumber : kontan.co.id


Category: Berita pajak

Tags: , , ,