DJP Bakal Gunakan SiPINA Untuk AEoI

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan memanfaatkan sistem penyampaian nasabah asing atau (SiPINA) milik Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal tersebut bertujuan dalam pelaksanaan pertukaran data dengan negara lain.

Sistem tersebut bakal dimanfaatkan untuk mengumpulkan lima jenis data nasabah asing yang dibutuhkan oleh DJP.

John Hutagaol selaku Direktur Perpajakan Internasional Kementerian Keuangan mengatakan bahwa akan ada tantangan yang dihadapi DJP ke depan dengan penerapan pertukaran informasi keuangan secara otomatis atau Automatic Exchange of Information (AEoI). Tantangan tersebut yakni pengelolaan data nasabah yang diserahkan lembaga keuangan.

Kebijakan ini akan mulai diberlakukan pada tahun 2018 nanti. Maka dari itu, mulai April 2018, DJP akan kebanjiran data yang kemudian akan dipertukarkan dengan 101 negara anggota Global Forum.

Untuk itulah SiPINA yang telah dikembangkan oleh OJK pada 2016 lalu itu bakal menjadi salah satu amunisi bagi DJP untuk menyongsong era dimulainya AEoI.

John bahkan mengungkapkan bahwa untuk pertukaran data 101 negara lainnya, Indonesia turut berpartisipasi dalam membangun sebuah sistem transmisi terpusat. Maka dari itu setiap negara anggota, termasuk Indonesia diwajibkan membayar biaya sebesar € 140.000 dan € 50.000 tiap bulan untuk biaya perawatan sistem tersebut.

“Nanti semua anggota AEoI akan membangun sistem transmisi berkelas dunia,” ujar John, Selasa (14/11/2017).

Lima jenis informasi yang akan diserahkan lembaga keuangan meliputi data identitas nasabah, data keuangan nasabah, dan identitas lembaga keuangan tempat rekening nasabah.

Selain ketiga jenis data diatas tersebut, penghasilan yang diperoleh nasabah dan saldo akhir yang terdapat di dalam rekening nasabah juga akan dilaporkan.

John menambahkan bahwa data yang terkumpul juga akan dimanfaatkan untuk mengecek kepatuhan Wajib Pajak (WP).

Dosen Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (UI), Andreas Adoe mengku pesimis AEoI merupakan sebuah solusi yang dibutuhkan oleh DJP. Hal tersebut dikarenaka masih banyak offshore company atau perusahaan cangkang yang tidak tersentuh dan terungkap dari upaya menghindari pajak. “Yang diperlukan adalah keterbukaan informasi pemilik perusahaan ini,” tegasnya.

Sumber: Harian Kontan

DOWNLOAD GRATIS:

Ebook Tutorial
e-Faktur Lengkap!

Isi form di bawah ini, ebook akan langsung kami kirim ke alamat email yang Anda gunakan di bawah ini!
KIRIM EBOOK SEKARANG

Category: Berita Bisnis

Tags: , , , ,