DJP: Ada 7 Wajib Pajak Sembunyikan Harta Kekayaan Rp 5,7 Miliar

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengaku telah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) kepada 7 (tujuh) wajib pajak yang tidak mengikuti program pengampunan pajak (tax amnesty).

Ketujuh wajib pajak tersebut terbukti memiliki harta kekayaan yang tidak dilaporkan dengan nilai sebesar Rp 5,7 miliar.

Hestu Yoga Saksama, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (Humas) DJP mengungkapkan bahwa tindaklanjut setelah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2017 terbit pada September 2017, DJP tengah fokus kepada wajib pajak yang tidak ikut tax amnesty.

“Sudah ada data 770 ribu WP yang masuk. Hartanya mobil, rumah, dan lainnya. Lalu kami cek, kok tidak ikut tax amnesty,” ujar Hestu saat acara Media Gathering di The Lagoon Hotel, Manado, Sulawesi Utara, Rabu malam (22/11/2017).

Hestu menjelaskan bahwa dari 770 ribu wajib pajak yang ditindaklanjuti, data harta kekayaan atas 27.777 wajib pajak sudah dikirimkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Kemudian sebanyak data 6.830 wajib pajak sudah diteliti dan sudah sampai kesimpulan pada data valid atau tidak.

“Sampai hari ini sudah ada instruksi pemeriksaan atas 951 WP karena data valid. KPP meminta izin pemeriksaan kepada Kantor Wilayah (Kanwil),” jelasnya.

Menurutnya, DJP sudah menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) sebanyak 811 pada wajib pajak. “Selanjutnya sebanyak 68 laporan sudah selesai hasil pemeriksannya. Kemudian kami terbitkan SKPKB atas tujuh WP yang nilainya lumayan Rp 5,7 miliar,” terangnya.

Namun, dia mengaku tidak tahu apa saja harta dari tujuh wajib pajak yang belum dilaporkan. Dia mengakui, upaya ini menunjukkan konsistensi DJP untuk menjalankan penegakkan hukum setelah tax amnesty dan Peraturan Pemerintah (PP) 36 Tahun 2017 terbit.

PP ini mengatur Pajak Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih yang Diperlakukan atau Dianggap Sebagai Penghasilan, sepanjang DJP belum melakukan pemeriksaan.

“Kami konsisten melakukan penegakkan hukum. Prioritas kami memang yang tidak ikut tax amnesty,” tegasnya.

Dengan diterbitkannya SKPKB, artinya ketujuh wajib pajak tersebut harus membayar tarif Pajak Penghasilan (PPh) normal plus sanksi administrasi bunga 2 persen per bulan maksimal 24 bulan. Tarif PPh normal sesuai PP 36/2017, yaitu untuk wajib pajak orang pribadi dipungut PPh Final 30 persen, wajib pajak badan 25 persen, dan wajib pajak tertentu sebesar 12,5 persen.


Category: Berita pajak

Tags: , ,