DJP Klarifikasi Isu Validasi Harta untuk Penjualan Properti

Training Terkait: Training Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan tegas membantah serta mengklarifikasi sehubungan dengan isi pesan berantai (broadcast message) yang beredar secara luas di masyarakat terkait dengan peraturan pajak yang baru dalam proses jual beli properti.

Dalam pesan berantai yang beredar tersebut menyebutkan bahwa saat ini pemerintah telah mengeluarkan peraturan baru, yang isinya tentang proses jual beli properti  harus tercatat dalam SPT Tahunan dan telah dilaporkan dalam program tax amnesty atau pengampunan pajak.

Jumat, 7 April 2017 Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Direktorat Jenderal Pajak Hestu Yoga Saksama juga menyatakan dalam keterangannya bahwa informasi yang beredar dalam pesan berantai tersebut jelas tidak benar.

“Informasi yang beredar melalui pesan instan (instant messenger) tersebut itu tidak benar ,” tegas beliau.

Beliau menyatakan, jika orang pribadi atau badan yang mendapatkan penghasilan dari penjualan properti maka mereka berkewajiban untuk menyetorkan Pajak Penghasilan terutang sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016.

Kedua, pejabat yang berwenang, seperti Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau pejabat lelang, hanya dapat menandatangani akta, keputusan, kesepakatan, atau risalah lelang atas pengalihan hak apabila kewajiban pembayaran pajak penghasilan sehubungan dengan pengalihan harta tersebut telah dilunasi dan divalidasi oleh Kantor Pelayanan Pajak.

Beliau juga menambahkan bahwa pejabat yang berwenang, seperti Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau pejabat lelang, hanya dapat menandatangani akta, keputusan, kesepakatan atau risalah lelang atas pengalihan hak apabila kewajiban pembayaran pajak penghasilan yang berhubungan dengan pengalihan harta tersebut telah dilunasi dan divalidasi oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

“Hingga saat ini, tidak terdapat persyaratan atau ketentuan tanah/dan atau bangunan itu harus sudah dilaporkan pada SPT tahunan atau telah diungkapkan dalam program pengampunan pajak atau tax amnesty,” katanya.

Adapun berikut isi lengkap pesan berantai (broadcast message) yang beredar di masyarakat:

TELITI  SEBELUM  MEMBELI

Teman-teman, sekarang sudah berlaku peraturan baru.
Kalau mau jual rumah, tanah, Ruko dsb haruslah asset tersebut tercatat dalam SPT Pemilik atau telah dilaporkan dalam Tax Amnesty.
Kalau harta tsb tidak tercantum dalam SPT or Tax Amnesty maka Pajak PPh & BPHTB tidak bisa di Validasi, berarti Transaksi jual-beli tidak bisa dilakukan alias Batal.

Harap hati2 kalau akan bayar Down Payment, pastikan bahwa asset tsb tercantum dlm SPT or Tax Amnesty.
Harus secara tegas tanyakan dahulu pada Pemiliknya agar tidak terjadi kisruh dikemudian hari.

Source: liputan6.com

DOWNLOAD GRATIS:

Ebook Tutorial
e-Faktur Lengkap!

Isi form di bawah ini, ebook akan langsung kami kirim ke alamat email yang Anda gunakan di bawah ini!
KIRIM EBOOK SEKARANG

Category: Berita pajak

Tags: , , ,