Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan, pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan kepada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016 bukan sebuah hadiah melainkan tanggung jawab.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara dalam acara Persiapan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2017 dan Institusi Pengelola Keuangan Negara Lainnya Dalam Rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Istana Bogor.

Moermahadi mengatakan, LKPP Tahun 2016 telah mendapat opini WTP dari BPK, penilaian tersebut menjadi capaian terbaik setelah 12 tahun. Hal ini kata dia menunjukkan adanya perbaikan kualitas, kesadaran, komitmen dan kerja keras pemerintah, para pengguna anggaran untuk menyusun LKPP sesuai standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan.

“Opini BPK atas laporan keuangan bukanlah hadiah dari BPK, sebagai lembaga pemeriksa, tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara,” kata Moermahadi.

Dia bilang standar pemeriksaan keuangan ini mengharuskan BPK mematuhi kode etik serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai, bahwa laporan keuangan tersebut bebas dari salah saji material, terhadap standar akuntansi, berjalannya fungsi pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

“Penyusunan laporan keuangan merupakan tanggung jawab pemerintah, pimpinan entitas dan lembaga, dengan demikian opini wajar tanpa pengecualian, mencerminkan kualitas laporan keuangan, yang sesuai dengan standar akuntansi dan merupakan kewajiban dan hasil kerja pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keuangan negara,” tambah dia.

Lanjut dia, apabila ditemukan fakta yang tidak sesuai dengan kriterianya, BPK akan memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Rekomendasi yang dimuat dalam laporan hasil pemeriksaan BPK wajib ditindaklanjuti oleh pemerintah sebagai entitas yang diperiksa. Tindak lanjut entitas atas rekomendasi BPK menunjukkan bahwa pemerintah memiliki komitmen yang sungguh-sungguh, untuk selalu meningkatkan kualitas laporan keuangannya.

Moermahadi juga menyampaikan bahwa BPK telah membangun dan memiliki majelis kehormatan kode etik, sistem pengendalian dan pengawasan internal dan mekanisme pengaduan masyarakat guna mencegah dan memberantas terjadinya perbuatan-perbuatan yang dapat mengganggu nilai-nilai independensi, integritas dan profesionalisme.

Pada kesempatan yang sama, Moermahadi juga menyampaikan terkait dengan pemeriksaan laporan keuangan tahun 2017 ini, yang pertama terkait dengan mempertahankan dan memperbaiki kualitas pertanggungjawaban keuangan negara, khususnya menyiapkan laporan keuangan yang bebas dari salah saji. Kedua, menguatkan peran dan fungsi kapasitas internal auditor, untuk menjamin efektivitas sistem pengendalian intern, mitigasi kecurangan dan korupsi, meningkatkan efektivitas tindak lanjut rekomendasi BPK.

Ketiga, memberikan perhatian terhadap tantangan pola keuangan negara saat ini, antara lain seperti pengendalian defisit anggaran, dan utang pemerintah, pola pendapatan dan aset negara serta peningkatan kinerja anggaran atau kualitas belanja, mengingat akuntabilitas anggaran oleh meningkat dengan perolehan opini wajar tanpa pengecualian.

“Badan Pemeriksa Keuangan berharap bahwa pertemuan ini dapat menjadi titik tolak peningkatan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara yang semakin efisien, efektif, transparan, akuntabel dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mencapai tujuan negara,” jelas dia.

“Pertumbuhan ini juga diharapkan dapat membangun komitmen untuk bersama-sama membangun budaya anti korupsi dalam pengelolaan, pertanggungjawaban dan pemeriksaan keuangan negara, dengan menegakkan nilai-nilai etika, Ketentuan perundang-undangan, dan standar profesional,” tutup dia.

Sumber: detikFinance


Category: Berita ekonomi finansial

Tags: , ,