Beberapa waktu terakhir, beredar kabar bahwa Kantor Pelayanan Pajak (KPP) menolak surat keterangan bebas (SKB) Pajak Penghasilan (PPh) wajib pajak alias ‘surat sakti’ peserta program pengampunan pajak atau tax amnesty.

Hal ini ditanggapi oleh Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Pajak, Yon Arsal. Menurut Yon, KPP tidak bisa menolak surat tersebut sepanjang seluruh syarat terpenuhi.

“Sepanjang syaratnya terpenuhi enggak bisa ditolak, kan ketentuannya sudah jelas, kemungkinan besar ya persyaratannya aja belum terpenuhi,” kata Yon di Kementerian Keuangan, Jakarta.

Yon menambahkan, jika ditolak sekarang maka akan terjadi restitusi atau bergeser ke tahun selanjutnya.

“Kalau dia enggak diterima sekarang tahun depan dia restitusi sama saja cuma geser doang. Kalau ada yang tertolak mungkin persyaratannya aja, kalau enggak lengkap bisa dilengkapi” jelas Yon.

Direktur Eksekutif CITA Yustinus Prastowo mengatakan, tindakan penolakan SKB PPh bagi wajib pajak akan berpengaruh terhadap rasa kepercayaaan masyarakat terhadap otoritas perpajakan.

“Ini jelas merugikan WP dan menurunkan trust, karena bagi peserta tax amnesty yang melaporkan aset berupa tanah/bangunan, ketika balik nama menjadi miliknya akan dibebaskan PPh Pasal 4 ayat 2,” kata Prastowo.

Dia melanjutkan bahwa seharusnya persoalan-persoalan teknis tersebut dapat segera diselesaikan tanpa harus menjadi masalah baru. Apalagi, bagi masyarakat yang telah mengikuti tax amnesty menunjukan kesadaran dan kepercayaan bagi otoritas pajak nasional.

“Sayang juga kalau ikut TA ternyata malah enggak lega, ini sepele tapi bikin trust jadi rentan,” ungkapnya.

Soal Surat Sakti Peserta Tax Amnesty Ditolak, Ini Kata Sri Mulyani

Menanggapi akan hal tersebut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan dia telah meminta kepada jajaran Direktorat Jenderal Pajak unuk meneliti kabat tersebut.

“Persoalannya apa tadi saya sudah cek ke Pak Ken, ternyata persoalannya para notaris yang melakukan pengajuan bea balik nama atas aset yang dideklarasikan waktu itu membutuhkan SKB, padahal seharusnya tidak perlu,” kata Sri Mulyani di Kompleks Kementerian Keuangan RI, Jakarta.

Menurut dia seharusnya dengan surat pernyataan harta (SPH) sudah memadai karena sesuai aturan dan diterima deklarasi atas nama wajib pajaknya. Termasuk jika akan legalisasi tidak perlu dari SKB.

Dia mengatakan, di Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sudah jelas aturannya.

“Tapi saya minta seluruh jajaran pajak kanwil untuk memeriksa kasus itu apalagi penyebabnya sehingga tidak menimbulkan berita yang kurang benar soal perpajakan,” jelas dia.

Di tempat yang sama, Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi menjelaskan dalam SPH sudah jelas jika ingin melakukan balik nama.

“Nah kan ada beberapa notaris yang tidak mengerti aturan itu, malah suruh balik lagi ke Ditjen Pajak, kalau menurut saya tidak perlu lagi, nanti dikira dipersulit. Padahal sudah cukup dengan PMK,” jelas dia.

Sumber: detikFinance

DOWNLOAD GRATIS:

Ebook Tutorial
e-Faktur Lengkap!

Isi form di bawah ini, ebook akan langsung kami kirim ke alamat email yang Anda gunakan di bawah ini!
KIRIM EBOOK SEKARANG

Category: Berita pajak

Tags: , , ,