Beberapa Aturan Pengisian SPT untuk Perusahaan Peserta Tax Amnesty

Beberapa Aturan Pengisian SPT

Wajib Pajak (WP) Badan (perusahaan) yang telah mengikuti pengampunan pajak (Tax Amnesty) tetap harus menyetorkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak 2016. Adapun Wajib Pajak Badan harus menyertakan data harta yang telah diungkapkan dalam Surat Pernyataan Harta (SPH).

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama tetap mengingatkan agar Wajib Pajak Badan yang telah mengikuti Tax Amnesty tidak lalai untuk memasukkan seluruh penghasilan, harta dan utang yang diterima dari berbagai sumber dalam penyetoran Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tersebut.

“Selain penghasilan, harta dan utang, Wajib Pajak Badan yang telah mengikuti Tax Amnesty juga harus menyertakan penggunaan harta seperti penghasilan sewa, bunga, dividen, royalti, dan sebagainya dalam melaporkan SPT-nya,” ungkap Yoga dalam keterangan tertulisnya, Rabu (26/4).

Hestu Yoga Saksama menegaskan Direktorat Jenderal Pajak juga meminta agar Wajib Pajak Badan tersebut melampirkan penghasilan yang diperoleh dari luar negeri.

Oleh karena itu dia menjelaskan bahwa pelampiran penghasilan dari luar negeri tentunya dengan pajak yang telah dibayar di negara asal penghasilan akan menjadi kredit pajak di Indonesia.

Beliau juga menambahkan bahwa untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), Direktorat Jenderal Pajak juga telah mempersiapkan berbagai fasilitas yang telah disediakan.

Adapun pembayaran pajak secara online melalui e-billing, dan pelaporan SPT secara elektronik melalui e-filing dan e-form.

Dengan adanya berbagai fasilitas tersebut itu bisa mempermudah Wajib Pajak Badan dalam mengurus kepentingan perpajakannya.  Sehingga, Wajib Pajak Badan bersangkutan sudah tidak perlu datang lagi ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk melaporkan SPT secara manual.

Selain itu, Direktorat Jenderal Pajak juga telah menyiapkan Kring Pajak di 1500200 atau Wajib Pajak bisa datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) maupun Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) terdekat, jika Wajib Pajak menemui kesulitan atau membutuhkan penjelasan lebih lanjut mengenai tata cara dan peraturan perpajakan.

Hestu Yoga Saksama berharap Wajib Pajak Badan yang tenggat pelaporan SPT-nya per 30 April ini dapat memanfaatkan pelayanan tersebut.

“Seluruh pelayanan yang diberikan oleh Ditjen Pajak untuk membantu Wajib Pajak Badan ini tidak dipungut biaya sedikitpun,” jelasnya.

Training Terkait: Training Pajak


Category: Berita pajak

Tags: , ,