Bebas PPh Berlaku untuk Harta di Luar Negeri? Ini Penjelasan Pajak

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan bahwa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 118 tahun 2016 telah memberikan fasilitas bebas pajak penghasilan (PPh) dalam rangka balik nama harta berupa tanah dan bangunan yang telah dideklarasikan. Lantas, bagaimana dengan harta peserta amnesti pajak yang berada di luar negeri ?

Hestu Yoga Saksama selaku Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengatakan bahwa pada saat proses balik nama, harta yang berada di luar negeri tidak akan mendapatkan fasilitas bebas PPh.

“Kalau yang namanya di luar negeri balik namanya tidak di BPN (Badan Pertanahan Nasional), sebenarnya enggak, ini untuk yang di dalam negeri,” ujarnya di Jakarta, Senin (20/11/2017).

Hestu mengungkapkan bahwa pemberian fasilitas bebas PPh dalam rangka balik nama terhadap tanah dan bangunan tersebut akan berakhir pada 31 Desember 2017. Jika melewati batas waktu yang telah ditentukan, maka fasilitas bebas pajak tersebut akan gugur.

Akan tetapi, pemerintah tetap bakal melayani proses balik nama dengan mengenakan tarif seperti yang diatur dalam PP Nomor 36 Tahun 2017, yakni untuk wajib pajak (WP) badan atau perusahaan sebesar 25%, untuk WP orang pribadi sebesar 30% dan untuk WP tertentu sebesar 12,5%.

Hestu menegaskan bahwa saat ini pemerintah tengah menyusun PMK baru yang merupakan revisi atas PMK Nomor 118 Tahun 2018 tentang pelaksanaan Undang-Undang (UU) Pengampunan Pajak. PMK baru ini memberikan kemudahan bagi semua WP khususnya peserta amnesti pajak untuk mendapatkan fasilitas bebas PPh pada proses balik nama harta berupa tanah dan bangunan.

Perlu diketahui, pada aturan yang lama, WP diwajibkan untuk mengurus Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terlebih dahulu sebelum balik nama. Namun, dengan aturan yang baru, WP bisa langsung mendatangi kantor Badan Pertanahan Nasional (BPS) cukup dengan membawa surat keterangan pengampunan pajak saja.

“Intinya gini, dengan perubahan PMK itu memberikan kemudahan, enggak usah urus SKB ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak), dalam rangka balik nama, kalau yang lama kan harus ada SKB dulu, kalau sekarang enggak perlu minta. Tapi kalau WP mau minta ya monggo tetap dilayani,” terangnya.

Yon Arsal selaku Direktur Kepatuhan, Potensi, dan Penerimaan Pajak DJP mengungkapkan bahwa pemberian fasilitas bebas PPh bagi para WP ini merupakan implementasi beleid yang sudah ada. Bukan untuk meredam kegaduhan saat mengejar target penerimaan.

Kegaduhan yang dimaksud ialah terkait dengan banyaknya proses pengajuan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh peserta amnesti pajak ditolak oleh KPP.

Pemberian fasilitas bebas PPh bagi para WP, kata Yon, merupakan sebagai bentuk implementasi beleid yang sudah ada.

“Enggak juga, kalau yang gaduh enggak juga, ini barang yang sudah ada tinggal dijalankan saja,” ujarnya.

Sumber : detik.com


Category: Berita pajak

Tags: , , , ,